Pasang 150 CCTV Dianggarkan Rp18 M

ilustrasi
ilustrasi
ilustrasi

POJOKJABAR.id,BANDUNG-Untuk pasang 150 closed camera television (CCTV), Dinas perhubungan (Dishub) Kota Bandung siapkan dana Rp18 miliar. Rencananya, pengadaan akan dilelang September mendatang.

“Kami sudah menganggarkan Rp180 miliar untuk pengadaan CCTV ini di APBD 2015,” ujar pejabat pembuat komitmen Dishub Kota Bandung.

Saat ini, lanjut Sultoni, tahapan pengadaan sudah sampai koordinasi dengan jasa telekomunikasi. Sehingga, Lelang baru bisa digelar September mendatang.

Koordinasi dengan jasa telekomunikasi diperlukan, karena berkaitan dengan kabel ducting yang harus dipasang. “Kabel kini semua di bawah tanah jadi harus izin dan kerjasama dengan Jasatel,” ujar Sultoni.


Menurut Sultoni, CCTV harus dipasang dengan kabel fiber optik di dalam tanah atau ground breaking ducting. Sultoni mengaku tak ada keterlambatan lelang dan proyek pasti tuntas sebelum akhir tahun.

Pemasaangan 150 unit CCTV di sejumlah ruas jalan di Kota Bandung untuk memantau arus lalu lintas dan menjaga keamanan. Cctv akan dihubungkan dengan sistem kendali area traffic control system (ATCS) dan Bandung Command Centre.

Pemasangan CCTV bisa membantu kelancaran lalu lintas dan meningkatkan keamanan kota Bandung.
Di Kota Bandung sudah terpasang 30 CCTV jika ada penambahan 150 unit artinya menjadi 180 CCTV yang terpasang jumlah ideal untuk memantau jalan-jalan di Kota Bandung.?

Sebagaimana diketahui, minimnya pemasangan CCTV di Kota Bandung memicu tingginya angka kriminalitas. Hal tersebut diakui Wali Kota Bandung Ridwan Kamil.”Memang kurang fasilitas pemantau (CCTV), memang ada satu dua, tapi memang belum lengkap,” ujar Wali Kota Bandung Ridwan Kamil.

Lelaki yang akrab disapa Emil ini mengatakan, pihaknya¬† sebenarnya ingin menambah jumlah CCTV di sepanjang jalan layang Pasupati. Namun,¬† niat penambahan CCTV tersebut terkendala oleh birokrasi. Pasalnya, jalan layang Pasupati merupakan kewenangan pemerintah pusat.”Di Bandung ini ada tipe jalan, nasional, provinsi dan lokal. Kalau jalan lokal besok juga saya bisa intervensi. Tetapi kalau jalan provinsi harus butuh prosedur apalagi ke pusat, walaupun jalan itu berada di wilayah saya,” ucapnya.

Emil menambahkan, penambahan infrastruktur di jalan-jalan milik nasional tidak diperkenankan menggunakan APBD. Pasalnya, tanah milik pemerintah pusat harus ada prosedur khusus.”APBD itu tidak diperkenankan melakukan pekerjaan di tanah orang lain, walaupun sama-sama pemerintah. Itu tanah orang lain. Karena tanah pemerintah pusat harus ada prosedur dan lain-lain,” jelasnya.

Dengan mempertimbangkan masih banyaknya kejadian kriminalitas di jalan layang Pasupati, pemerintah pusat diharapkan bisa menambah infrastruktur berupa CCTV di lokasi tersebut.”Yang paling ideal si pemilik tanah itu yang melakukan pekerjaan. Tapi kecepatan yang diminta warga kadang-kadang tidak sinkron dengan kecepatan pemerintah,” jelasnya.

Kalaupun memang pemerintah pusat belum bisa memperhatikan perbaikan infrastruktur di jalan layang Pasupati, Emil berharap pemerintah pusat bisa memberikan mandat khusus kepada Kota Bandung.”Kalau jalannya milik Pemkot saya pastikan saya bisa dihubungi, turun langsung dengan cepat. Kalau di luar Pemkot saya hanya bisa koordinasi semaksimal mungkin,” imbuhnya.

(RadarBandung/mur)