Ketua DPRD Tak Tanggapi Gaung Ade Irawan

Ade Irawan
Ade Irawan
Ade Irawan

POJOKJABAR.id,CIMAHI – Bupati Sumedang yang juga mantan Ketua DPRD Kota Cimahi, Ade Irawan yang tersangkut kasus korupsi dana Surat Perintah Perjalanan Dinas Tahun anggaran 2011 sebesar Rp 1,8 Miliar, dalam persidangan eksepsi (pembelaan) 3 Agustus 2015, tepati janji bernyanyi tidak solo karir, bahkan dia membeberkan 43 anggota dewan Kota Cimahi lainnya yang ikut terlibat menikmati anggaran tersebut.

Bahkan disamping itu, Ade pun menyebutkan pula dua nama mantan pimpinan DPRD Kota Cimahi periode 2009-2014. Kedua nama tersebut yaitu melibatkan Wakil Walikota Cimahi Sudiarto
dan Ketua DPRD Kota Cimahi Achmad Gunawan.

Menurut Ade, kedua nama itu harusnya jadi tersangka dalam kasus perjalanan dinas DPRD Kota   Cimahi tahun anggaran 2010-2011. Tidak hanya itu saja, dalam persidangan tersebut, Ade tidak hanya mempersangkakan  Sudiarto dan Achmad Gunawan saja, bahkan Ade makin bergaung membeberkan 43 orang
anggota dewan lainnya periode 2009-2014 yang terlibat dan juga harus diperlakukan sama
dimata hukum.

“Saksi Sudiarto yang kini menjabat sebagai Wakil Walikota Cimahi telah menikmati dana sebesar Rp 136 juta dan Achmad Gunawan yang kini menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Cimahi turut juga menikmati beserta 43 saksi lainnya,” ungkap Ade dalam eksepsinya  dihadapan Majelis Hakim Tipikor Bandung, di Ruang Sidang 1 Pengadilan Tipikor Bandung, Jln. L.L.R.E  Martadinata, Kota Bandung tersebut.


Dalam eksepsinya, Ade juga meminta asas keadilan yang jelas dalam perkara kasus Korupsi tersebut. Bahkan penilaian Ade,dirinya merasa pemeriksaan terhadap dirinya adalah terdapat agenda setingan  dari Jaksa selama perkara ini berjalan.

“Saya Digiring oleh Jaksa bahwa saya telah melakukan perbuatan melanggar hukum yaitu untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain. Sedangkan yang menikmati bukan saya saja,” tandasnya.

Di tempat terpisah, Ketua DPRD Kota Cimahi Ahmad Gunawan, saat dikonfirmasi diruang kerjanya DPRD Kota Cimahi, dirinya hanya menjelaskan, bahwa pihaknya tidak akan menanggapi apa yang digaungkan atau diucapkan  oleh Ade Irawan di pengadilan.

“Kami tidak akan menanggapi apa yang diucapkan oleh Ade Irawan, dan yang jelas saya sangat  menghargai proses hukum yang berjalan dan saya tidak akan untuk mendikte aparat hukum,” tegas Ahmad Gunawan yang disapa Agun, belum lama ini. “Sepandainya kita ngerti akan hukum, tetap saja mereka yang lebih mengerti akan hukum,”sambung Agun.

Karena tambah Agun, itu bidangnya yang dikuasai. “Saya doakan kepada Pak Ade Irawan semoga secepatnya dapat bebas dari jeratan hukum, karena saya sebagai umat Islam tidak boleh mendoakan yang jelek-jelek,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Walikota Cimahi, Sudiarto menjelaskan, dirinya telah beberapa kali dimintai keterangan baik di Kejaksaan Negeri (Kejari) Cimahi maupun Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar untuk mendalami kasus tersebut. Sudiarto enggan terlalu banyak memberikan komentar terkait namanya yang disebut-sebut Ade terlibat kasus korupsi perjalanan dinas tahun 2011 tersebut.

“Saya masih akan memberikan keterangan seperti yang dulu, dan tidak ada yang berubah-ubah ketika apabila nanti dipanggil kembali oleh kejaksaan. Saya sudah beberapa kali diperiksa oleh Kejati sebagai saksi. Isinya tentang apa, lebih baik tanyakan langsung ke kejaksaan biar jawabannya tidak melenceng. Apa yang diungkapkan Ade Irawan di pengadilan itu hak beliau untuk menyampaikan apapun,” jelasnya.

Ketika disinggung apakah kinerjanya terganggu oleh pemberitaan tersebut, Sudiarto mengatakan, hal tersebut tidak mengganggu kinerjanya sebagai Wakil Walikota. Sudiarto menyebut untuk 43 anggota dewan periode lalu, untuk tidak terlalu banyak berkomentar juga dan lebih baik mengikuti apa yang telah disampaikan di pengadilan.

“Jika nanti ada pemeriksaan lagi, tentunya kita sebagai warga negara harus mengikuti dengan baik. Soal ini tidak mengganggu, tentu hal ini sudah menjadi kewajiban kita untuk memberikan keterangan,” ucapnya.

Ditanggapi pula oleh Ketua Umum LSM Terorist Jawa Barat, Tatan Sopian sebagai Pemerhati dan Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintah, dirinya merasa salut atas keberanian Ade Irawan mengungkap kasus-kasus SPPD demi menciptakan kebenaran. “Cuma saya menyesalkan dari jawaban seorang Ketua dewan yang tidak menanggapi apa yang diungkapkan oleh Ade Irawan,” terang Tatan.

Karena menurut Tatan, ungkapan Agun seperti itu sama dengan melawan hukum tetap yang sudah dikeluarkan oleh Kejaksaan, katanya.

Disamping itu menurut Tatan, ucapan Agun selaku umat Islam mendoakan kebebasan bagi tersangka. “Inipun salah besar, kalau Agun mendoakan hal seperti itu, sama dengan Agun ingin menyelamatkan orang yang sudah terbukti bersalah dan menyengsarakan rakyatnya, sedangkan arti Islam itu umatnya harus disejahterakan  bukannya dikorupsi, contoh di negara Arab sebagai negara Islam rakyatnya hidup sejahtera walaupun Arab tidak memiliki perkebunan buah-buahan, tapi mereka tercukupi, dikulkasnya penuh dengan buah-buahan dan sayur-sayuran, bukan seperti dinegara kita, tanahnya subur makmur, tapi rakyatnya hidup penuh kesengsaraan, bahkan kulkasnyapun kosong melompong tanpa ada buah-buahan atau sayur-sayuran, ini disebabkan koruptor di Indonesia merajalela seperti,” ungkapnya.

“Seperti pepatah menerangkan ‘Chiken Naget’ yang artinya para koruptor ‘siga hayam kokoreh duit nagara mani haget’ akibatna rakyat anu menderita tur sangsara, kemiskinan dipelihara, itulah orang-orang yang kufur seperti mengenal Tuhannya dan memahami agamanya tapi tidak dijalankan,” pungkas Tatan.

(RadarBandung/sar/cr7/azm)