300 Buruh Ngaku di PHK Sepihak

Buruh PT. Sibatek Abadi Spinning Mills mengadukan nasibnya ke Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat di Ngamprah, Kamis (6/8/2015).
Buruh PT. Sibatek Abadi Spinning Mills mengadukan nasibnya ke Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat di Ngamprah, Kamis (6/8/2015).
Buruh PT. Sibatek Abadi Spinning Mills mengadukan nasibnya ke Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat di Ngamprah, Kamis (6/8/2015).

POJOKJABAR.id,NGAMPRAH – Sekitar 300 buruh pekerja PT. Sibatek Abadi Spinning Mills di Jalan Cangkorah Batujajar, Kabupaten Bandung Barat (KBB) mendapatkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak oleh pihak perusahaan. Mereka mengadukan hal itu ke Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat di Ngamprah, Kamis (6/8/2015).

Alasan ratusan buruh tersebut di berhentikan selain akibat produksi yang tidak sesuai target juga karena naiknya harga dollar dan naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Puluhan perwakilan buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak tersebut melakukan audiensi dengan Dinas Sosial, tenaga kerja dan transmigrasi (Dinsosnakertrans) Pemerintah Kabupaten Bandung Barat di kecamatan Ngamprah, Kamis (6/8/2015).

Asep Salim Tamim selaku pereakilan dan juga  ketua Gabungan Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (GOBSI) menuturkan, PHK secara sepihak oleh perusahaan tersebut dilakukan secara mendadak pada saat halal bil halal seusai Idulfitri lalu. Pada saat kegiatan itu, pihak perusahaan tanpa alasan yang jelas menyatakan penutupan perusahaan tersebut, sehingga ratusan karyawan harus dirumahkan.

“Harus di selesaikan oleh Pemkab Bandung Barat, karena ini merupakan tanggung jawab pemerintah, kalau tidak bisa menyelesaikan masalah buruh seperti ini mau bagaimana pemerintah Bandung Barat kedepannya,” tuturnya saat ditemui seusai melakukan audiensi dengan Dinsosnakertrans di Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Kamis (6/8).


Alasan pihak perusahaan, menurut dia, akibat minimnya produksi dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Hal itu berdampak pada tingginya biaya produksi yang tidak sebanding dengan penjualan. “Alasan itu tidak bisa diterima karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Kalaupun mau PHK, perusahaan harus memberikan pesangon yang jelas sesuai dengan aturan Undang-Undang,” tuturnya.

Dia menjelaskan, sekitar tiga ratus karyawan di perusahaan pemintalan benang tersebut juga tidak menjalani kontrak yang jelas. Akibatnya, upah karyawan banyak yang di bawah upah minimum kabupaten (UMK). Tak hanya itu, sebagian upah karyawan juga belum dibayarkan. Mereka pun tidak didaftarkan kepada BPJS untuk mendapatkan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan. Sementara, para pekerja tersebut sudah bekerja selama beberapa bulan hingga dua tahun lebih di perusahan tersebut.

“Sesuai aturan, pekerja harus didaftarkan ke BPJS. Sementara jika dirumahkan, pekerja juga harus mendapatkan pesangon, penghargaan masa kerja ditambah 15 persen dari upah mereka. Ini tidak dipenuhi oleh perusahaan,” tuturnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dinsosnakertrans Kabupaten Bandung Barat Yayat Saefulhayat mengatakan, pada Senin pekan depan, pihaknya mengaku akan memanggil pihak perusahaan untuk diminta klarifikasi mengenai pemutusan kerja sepihak.

“Masalah ini seharusnya bisa diselesaikan dulu secara bipartit yaitu musyawarah antara jedua belah pihak antara perusahaan dan pekerja. Jadi, kami akan tanya dulu pihak perusahaan sebelum kami menindaklanjuti masalah ini,” tuturnya.

Kendati demikian, menurut dia, PHK secara sepihak merupakan suatu bentuk pelanggaran. Apalagi, PHK tersebut tidak ada pemberitahuan sebelumnya kepada pekerja dan juga pemerintah daerah.
“Seharusnya ada pemberitahuan dulu kepada pekerja dan pemerintah atau dinas terkait. Apa alasan dan motivasi perusahaan dan mem-PHK, agar bisa diselesaikan bersama,” pungkasnya.

(RadarBandung/cr8)