Ajukan PK, Dada Serahkan 5 Bukti Baru

 

SIDANG PK : Mantan Wali Kota Bandung, Dada Rosada saat mengikuti persidangan PK di Pengadilan Tipikor Jalan Riau Kota Bandung, Selasa (26/5).

SIDANG PK : Mantan Wali Kota Bandung, Dada Rosada saat mengikuti persidangan PK di Pengadilan Tipikor Jalan Riau Kota Bandung, Selasa (26/5).

POJOKSATU.id,BANDUNG – Mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan yang memvonisnya dengan hukuman penjara selama 10 tahun dalam perkara suap hakim. Dada pun mengajukan 5 novum dalam memori PK-nya yang dibacakan dalam sidang terbuka di Pengadilan Tipikor Bandung, Selasa (26/5).

Dibacakan oleh tim kuasa hukum yang diketuai Abidin SH secara bergantian, alasan diajukannya PK yaitu karena ada kekeliruan yang nyata karena kekhilafan hakim. Diantaranya unsur-unsur dakwaan yang terpenuhi padahal tidak berdasarkan dengan fakta.

“Putusan majelis hakim seolah-olah pemohon telah memenuhi unsur dakwaan. Padahal tidak, itu seharusnya batal demi hukum karena tidak dipenuhinya unsur,” tutur kuasa hukum.

Dada menyatakan bahwa putusan yang dijatuhkan padanya tidak berdasar hukum karena sejak awal dirinya tidak bertanggungjawab atas kasus penyalahgunaan dana bansos tahun anggaran 2009-2010.

“Saat Toto menghadap, meminta menyediakan dana untuk hakim Setiabudi dalam pengurusan kasus, Dada tidak memberi respon. Yang kemudian Toto menghadap Edi Siswadi selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran),” tuturnya.

Saat itu Edi menanggapi positif permintaan Setiabudi melalui Toto. Sementara Dada tidak merespon karena sejak semula mengetahui dan memahami bahwa yang harus bertanggung jawab dalam kasus tersebut adalah Edi Siswadi dan Herry Nurhayat sebagai KPA.

“Terkait penyimpangan dana bansos yang dikelola oleh SKPD dibawah kepala daerah maka penyimpangan adalah tanggung jawab sekda sebagai pengguna anggaran, bukan walikota. Perkaranya saat ini kedudukan walikota disebut sebagai yang melakukan atau turut serta. Padahal pemohon sebagai walikota bukan pengguna anggaran sehingga tidak punya motif penyuapan,” katanya.

Dalam PK ini, Dada mengajukan 5 novum yaitu diantaranya :
1. Surat dari badan pemeriksa keuangan RI (BPK RI). Nomor 24.B/lhp/xvIII.bdg/07/2011 tanggal 11 Juli 2011 perihal : laporan hasil pemeriksaan Bpk rii atas laporan keuangan pemrindat haerah kota bandung 2010.
2.Surat nomor 702/092-inspektorat tanggal 26 september 2011, perihal ; perintah yang ditujukan kepada saksi edi siswadi selaku sekrda pengguna anggaran pada Pemkot Bandung.
3. Putusan kasasi mahkamah agung ri nomof 1688k/pid.sus/2013 tanggal 13 januari 2013 atas nama terdakwa havid kurnia.
4. Putusan kasasi ma ri nomor 1/889k/pid.sus/2013 tgl 13 januari 2013 atasnama terdakwa Uus Ruslan.
5. Berita acara rekonstruksi yang dibuat oleh penyidik kpkSidang PK ini akan kembali dilanjutkan pada Selasa 9 Juni 2015.

Seperti diketahui, Dada mengajukan permohonan PK atas vonis yang diterimanya dalam kasus suap majelis hakim yang menangani perkara korupsi dana bantuan sosial (bansos) Kota Bandung tahun 2009-2010. Dalam perkara itu, Dada divonis 10 tahun penjara dan diharuskan membayar denda Rp 600 juta subsidair 3 bulan kurungan.

Vonis yang diterima Dada itu diberikan pada April 2014 oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor pada PN Bandung. Dada tersangka kasus penyuapan kepada mantan Wakil Ketua PN Bandung, Setyabudi Tedjocahyono terkait perkara dana bansos Kota Bandung tahun 2009-2010.

Dada dinilai melanggar tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Lalu, Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dan ketiga primer pertama Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Nomor 31/1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat(1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (cr6)

Feeds