Pencairan Dana Desa Tunggu Kelengkapan RKP

Ilustrasi
Ilustrasi
Ilustrasi

POJOKSATU.id,BANDUNG-Pemerintah pusat meminta kepada pemerintahan desa untuk segera melengkapi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) desa sebagai syarat pencairan dana desa. Namun RKP yang diminta pemerintah pusat belum diajukan seluruh desa di Kabupaten Bandung. Kendati demikian, desa di Kabupaten Bandung hingga saat ini belum mengajukan proposal RKP, sebab para kepala desa masih merasa kebingungan dengan Petunjuk Pelaksana dan Petunjuk Teknis (Juklak-Juknis) pembuatan RKP.

“Kami masih bingung, karena belum ada informasi lanjutan dan Juklak-Juknisnya,” tutur Ketua Apdesi Kabupaten Bandung, Dedy Bram, Selasa (14/4). Menurutnya, desa di Kabupaten Bandung baru akan bergerak manakala sudah menerima Juklak-Juknis pembuatan RKP tersebut.     Karena hal tersebut, maka semua Desa di Kabupaten Bandung belum ada satupun yang menyerahkan RKP sebagai persyaratan pencairan dana Desa dari pemerintahan Jokowi-JK tersebut.

Terlebih, dana yang dijanjikan oleh pemerintah sebesar Rp1,4 miliar tersebut sangat sensitif dan pertanggungjawabannya dirasa sangat berat.     Lebih lanjut Dedy mengatakan, dari informasi yang diterimanya, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) akan mengumpulkan pemerintah Desa yang dimungkinkan sambil melakukan sosialisasi terkait hal itu. “Kita sih inginnya cepat cair agar pembangunan di desa bisa berjalan. Cuma sekarang kita tidak tahu harus berbuat apa karena tidak ada petunjuknya,” katanya.

Sementara itu, Kabid Pemerintahan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Bandung, Agus Rizal mengakui jika belum ada satupun desa di Kabupaten Bandung yang mengajukan RKP. Pasalnya belum ada petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan terkait RKP.


“Kami juga belum ada pemberitahuan dari pusat. Soal dananya juga belum tahu kapan cairnya. Kita masih menunggu petunjuk yang jelasnya,” kata Agus. Menurutnya, dana desa yang bersumber dari pemerintah pusat itu memang dijanjikan pada tahun ini. Nantinya dana tersebut akan dibantu dari anggaran provinsi dan kabupaten.

Pencairan dana desa terhalang karena masih banyaknya pemerintahan desa yang belum menyerahkan RKP. Dana desa yang akan diberikan sebesar Rp 1,4 miliar dan diserahkan secara bertahap hingga 2018. Setiap desa nantinya akan mendapat anggaran sebesar Rp 250 juta sampai Rp 280 juta per tahunnya. (mld/yaz)