BOGOR, POJOKJABAR.com – Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan Gunung Pongkor, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kembali menjadi sorotan.
Sejumlah lubang tambang yang sebelumnya dipasangi garis polisi oleh Polda Jawa Barat diduga masih beroperasi.
Temuan tersebut disampaikan Forum Wartawan Jaya Indonesia (FWJI) Korwil Kabupaten Bogor setelah melakukan penelusuran di kawasan pertambangan PT Antam Tbk UBPE Pongkor.
Dalam keterangannya, FWJI menyebut sekitar 10 lubang tambang ilegal telah ditutup dan dipasangi garis polisi sejak Juli 2026. Namun, aktivitas penambangan diduga masih berlangsung hingga saat ini.
Salah satu nama yang mencuat adalah Haji PDR. Ia diduga masih menjalankan aktivitas penambangan emas di kawasan Level 701 meskipun lokasi tersebut telah dipasangi garis polisi.
Seorang sumber warga Kecamatan Nanggung menyebut Haji PDR dikenal sebagai salah satu pemain besar dalam aktivitas tambang ilegal di kawasan tersebut.
“Dia dikenal pemain besar yang menambang di kawasan Level 701 milik PT Antam. Bahkan, ada indikasi mengoordinasikan para penambang yang masuk melalui lubang tikus di wilayah Blok Cikuya, Pabangbon, Desa Malasari,” ungkap sumber tersebut, Kamis (12/11/2026).
Tak hanya itu, dalam rilis resminya, FWJI juga mengungkap dugaan adanya oknum perwira tinggi berpangkat jenderal bintang satu di lingkungan Polda Jawa Barat yang menjadi pihak pembeking aktivitas tambang ilegal tersebut.
Dugaan ini dinilai perlu ditelusuri secara serius, terlebih aktivitas penambangan disebut masih berjalan meskipun telah dipasangi garis polisi.
Ketua Umum FWJI, Mustofa Hadi Karya atau Opan, meminta aparat penegak hukum tidak membiarkan praktik pertambangan ilegal terus berlangsung.
Menurutnya, penambangan tanpa izin di kawasan yang menjadi wilayah operasional PT Antam tersebut merupakan persoalan serius karena menyangkut pengelolaan kekayaan negara.
“Miris melihatnya. Mereka seakan berani memainkan hukum demi hasil jarahan bumi negara tanpa prosedur yang berlaku. Padahal, pemerintah sudah tegas untuk memberantas mafia tambang ilegal dan pihak-pihak yang membekingi,” kata Opan dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu (14/11/2026).
Opan juga meminta pihak-pihak yang diduga membekingi aktivitas tersebut segera ditelusuri.
Ia mengingatkan agar aparat penegak hukum menjalankan tugas sesuai aturan dan tidak mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.
Selain itu, Opan mendesak PT Antam Tbk UBPE Pongkor melakukan evaluasi terhadap pengamanan wilayah pertambangan, khususnya di area Level 701.
Ia meminta perusahaan memastikan tidak ada oknum internal yang bermain atau bekerja sama dengan penambang tanpa izin.
FWJI juga mendorong aparat penegak hukum menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melakukan penambangan tanpa izin sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Haji PDR, pihak Polda Jawa Barat, maupun PT Antam terkait dugaan tersebut.
Dugaan keterlibatan oknum jenderal dan aktivitas tambang yang disebut masih berjalan meski telah disegel kini menjadi pekerjaan rumah bagi aparat penegak hukum untuk memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik.***
