POJOKJABAR.COM, KARAWANG – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) digital di Desa Bengle menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari pemutakhiran data pemilih, kesiapan anggaran hingga penerapan sistem digital.
Hal tersebut disampaikan Charles Silalahi selaku Ketua panitia Pilkades digital Desa Bengle saat menyoroti persiapan pelaksanaan Pilkades yang dijadwalkan berlangsung pada 22 November 2026.
Menurut Charles, data pemilih masih menjadi perhatian serius. Jumlah pemilih yang sebelumnya berada di kisaran 25 ribu orang, kini tercatat sekitar 33 ribu orang dalam Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).
Data tersebut nantinya akan melalui proses sinkronisasi dan pemutakhiran untuk kemudian ditetapkan dalam tahapan DPS hingga DPT.
Selain itu, jumlah pemilih juga berpotensi mengalami perubahan dengan adanya warga yang akan memasuki usia 17 tahun dan telah memenuhi syarat untuk mendapatkan KTP elektronik serta menggunakan hak pilihnya.
“Data pemilih harus benar-benar disinkronkan. Karena ada masyarakat yang akan memasuki usia 17 tahun dan memiliki hak untuk memilih,” ujar Charles.
Selain persoalan data pemilih, Charles juga menyoroti kesiapan anggaran Pilkades yang hingga saat ini masih dalam proses penyusunan dan pembahasan.
Menurutnya, persoalan anggaran tidak dapat diputuskan secara sembarangan dan harus memiliki dasar hukum serta mekanisme yang jelas.
Kepastian sumber anggaran dan sistem pembiayaan menjadi hal penting agar pelaksanaan Pilkades dapat berjalan sesuai rencana.
Charles juga menilai penerapan Pilkades digital menjadi tantangan baru bagi panitia penyelenggara.
Digitalisasi, kata dia, harus menjadi bagian dari edukasi demokrasi kepada masyarakat sekaligus tetap memperhatikan kesiapan sistem dan kondisi di lapangan.
Ia berharap penerapan teknologi dapat mendukung pelaksanaan Pilkades tanpa menjadi hambatan bagi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.
“Digital menjadi tantangan bagi panitia. Yang terpenting, pelaksanaannya tetap memudahkan masyarakat dan partisipasi pemilih ke TPS tetap tinggi,” katanya.
Charles menegaskan, kesiapan data pemilih, kepastian anggaran, serta penerapan sistem digital harus dipersiapkan secara matang agar pelaksanaan Pilkades dapat berjalan lancar, demokratis, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
