Ketika Pelabuhan Cilamaya Dibatalkan….

Ilustrasi Pelabuhan Cilamaya.

Ilustrasi Pelabuhan Cilamaya.

POJOKSATU.id, KARAWANG – Warga Kalenkalong beberapa tahun terakhir tengah berbunga-bunga. Itu karena lokasi tempat tinggal mereka bakal diubah menjadi pelabuhan besar yang akrab disebut Pelabuhan cilamaya. Asa untuk memperbaiki taraf hidup membuncah.

Dalam pikiran masyarakat sekitar Kalenkalong, pelabuhan yang akan dibangun tersebut menawarkan perbaikan taraf hidup, peluang kerja, dan peluang usaha yang lebih baik dibandingkan saat ini dimana mereka menjadi kuli tani miskin yang terus-terusan merugi.

Sayang, kehadiran Wakil Presiden Jusuf Kalla memupus harapan mereka seketika. Tatkala mereka bersiap ambil bagian dalam perubahan, berita pembatalan pelabuhan membuat mereka dirundung pilu.

Wapres Jusuf Kalla dan Wagub Jabar Dedy Mizwar saat di Karawang.

Wapres Jusuf Kalla dan Wagub Jabar Dedy Mizwar saat di Karawang.

Wajar saja, bagi masyarakat pesisir, pelabuhan tinggal satu-satunya harapan yang bakal membuat ruang gerak mereka untuk berusaha dan bekerja terbuka lebar. Baik itu menjadi tenaga kasar, buruh angkut atau membuka peluang usaha yang menjanjikan. Upah dengan nominal besar pun bakal mereka terima dibandingkan menjadi kuli tani.

Apa daya, pembatalan pembangunan pelabuhan itu membuat kemiskinan dan keterpurukan akan terus mendera mereka. Jika ingin melihat potret kemiskinan di Kalenkalong, barang kali penjelasan Kepala UPTD Perikanan dan Kelautan Kecamatan Tempuran Syamsul Riadi cukup untuk menggambarkannya.
Menurut pria itu, masyarakat di Kalenkalong hidup diatas tanah garapan. Tambak-tambak di lokasi tersebut sudah dimiliki orang luar atas nama perusahaan tertentu. Bahkan khusus di Ciparagejaya, sudah 80 persen tambak dimiliki orang luar. Masyarakat disana hanya sebagai penggarap ditanah orang yang bisa diambil kapanpun.

Semuanya, lanjut Syamsul, masih produktif untuk budidaya Udang dan Bandeng. Namun di Kalenkalong memang sudah jarang digarap untuk perikanan dan hanya digunakan untuk budidaya garam saja.Rumah gubuk  di Kalenkalong, Karawang.

Rumah gubuk di Kalenkalong, Karawang.

Tahun 2009, harga tambak dalam satu hektar hanya Rp 50 juta, belakangan, sejak mencuatnya isu pelabuhan naik signifikan di kisaran Rp 700 jutaan. Kondisi ini bisa saja berbalik anjlok kembali jika pelabuhan benar-benar batal. “Warga mah hanya garap saja, kalau gak ada tambak mereka mau bekerja apa, sementara tanahnya sudah dikuasai orang luar, sewaktu-waktu bisa saja diambil lagi,” ujarnya.

Kapolsek Tempuran Akp Indamanick, mengatakan, wilayah Kalenkalong kembali sepi aktivitas. Jalanan yang rusak dan tanpa penerangan itu diakuinya sangat rawan kriminal, selain aksi curanmor juga rawan pembunuhan.

Masyarakat di sana, tambahnya, hidup di bawah garis kemiskinan. Betapa tidak, hampir sebagian penduduknya berdiri diatas tanah garapan. Bersekolah, lalu lintas angkut panen dan aktivitas ekonomi jadi lumpuh saat hujan mengguyur karena jalanan yang rusak parah. Karena kendaraan roda dua dan roda empat sulit melampaui jalanan hancur di lokasi itu.

Dengan adanya pelabuhan memberi secercah harapan bagi warga disana. Mereka berharap agar jika pelabuhan jadi akses sarana prasarana pun akan diperbaiki dan lebih bagus lagi ketimbang saat ini dijadikan tambak.

“Di sana rawan kriminal, jauh memang, masyarakatnya juga hidup diatas tanah garapan yang tidak diketahui berapa luas sebenarnya,” ujarnya.

Camat Tempuran Suwandi S.ip mengatakan, masyarakat Kalenkalong ada yang tinggal diatas tanah pengairan dan garapan lainnya. Menembus medan jalanan disana luar bisa sulit.

Sebagian ada yang masuk Tanjungjaya dn sebagian masuk Desa Sumberjaya. Sejauh ini lanjut Camat, dirinya tidak memiliki data lengkap soal jumlah lahan negara atau swasta yang dihuni masyarakat setempat. Termasuk data-data pertamina sekalipun tidak ada yang ia ketahui.

“Sebagian ada yang tinggal di tanah pengairan dan lainnya, kami tidak punya data lengkap disana,” ungkapnya.

(rud/radar karawang) 

Feeds