Fasilitas Mobil Dewan Purwakarta Menuai Reaksi Keras

Fasilitas Mobdin Dewan Purwakarta Menuai Reaksi Keras

Denhas Mubarok TA

POJOKSATU.id, PURWAKARTA-Tuntutan fasilitas dewan Purwakarta berkaitan dengan mobil dinas (mobdin) menuai reaksi keras dari kalangan aktivis, akademisi dan masyarakat.

Akademisi Purwakarta, Denhas Mubarok TA mengatakan, tuntutan tersebut berada di luar kelaziman. Pasalnya, dalam tatib sudah jelas yang berhak mendapatkan fasilitas mobil dinas tertera di sana, yakni pimpinan dan AKD.

“Jika alibinya dibandingkan dengan masa sebelumnya itu sangat tidak logis. Bisa jadi telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan saat itu di DPRD,” ungkap Denhas kepada RMOLJabar (Grup PojokSatu.id), Selasa (7/4).

Ia melanjutkan, dilihat dari sudut pandang kepentingan publik masalah fasilitas kendaraan bukan hal yang krusial.

“Anggota dewan saat ini  mayoritas sudah memiliki kok. Jika itu dipaksakan berarti pemerintah daerah bertentangan dengan surat edaran Menpan No 10 Th 2014,” ujar mantan aktivis HMI ini.

Denhas menyatakan, anggota dewan harus malu terhadap masyarakat, yang seharusnya mampu dan fokus  untuk berinisiatif mendorong Raperda yang layak sehingga menjadi kualitas Perda yang meningkatkan partisipasi publik dalam proses pembuatan keputusan.

“Kemampuan untuk membuat legal drafting juga belum terlihat. Selain itu para anggota DPRD kita tidak menjadikan fungsi legislasi sebagai hal yang pokok, dibanding fungsi kontrol dan budget yang relatif lebih mudah,” paparnya.

Harusnya, tegas Denhas, dewan sensitif terhadap isu nasional tentang efisiensi anggaran dan reformasi birokrasi saat ini.

“Saya berharap eksistensi legislatif saat ini mesti terasa menjadi penyeimbang atau check and balance. Tidak dikebiri oleh kepentingan pribadi atau golongan,” pungkasnya.(gun/yaz)

 

Feeds