Lho Kok, Kuota PPDB Jalur NHUN di Kota Sukabumi Banyak Hilang

ilustrasi PPDB

ilustrasi PPDB

Cari Aman

POJOKJABAR.com, SUKABUMI – Kuota siswa melalui jalur Nilai Hasil Ujian Nasional (NHUN) di setiap SMA se-Kota Sukabumi, terlihat rancu .

Pasalnya, pantauan Radar Sukabumi (Grup Pojokjabar) dari situs resmi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) milik Provinsi Jawa Barat yakni https://ppdb.disdik. jabarprov.go.id, terpampang kuota setiap SMA se-Kota Sukabumi itu bervariatif.

Sementara di satu sisi, aturan yang dikeluarkan oleh provinsi itu kuota untuk siswa NHUN berada di angka 40 persen dari total rombongan belajar (rombel) setiap sekolah.

Sistem penerimaan online lewat NHUN di Website resmi itu, terlihat bahwa kuota untuk SMAN 1 Sukabumi sebanyak 117 orang, SMAN 2 sebanyak 193 orang, SMAN 3 sebanyak 111 orang, SMAN 4 sebanyak 149 sementara SMAN 5 sebanyak 175 orang.

“Dulu itu sudah jelas aturannya, NHUN itu kuotanya sebanyak 40 sampai 45 persen. Setiap sekolah daya tampungnya itu 12 rombel, dikalikan 36 siswa per rombel. Jadi ada sekitar 432 siswa. Nah 40 atau 45 persen dari total siswa 432 itu, berarti mencapai 170-an lebih kuota NHUN. Tapi buktinya di website resmi PPDB Jabar, tidak full. Kemanakah sisa kuotanya?,” beber Ketua PGRI Kota Sukabumi, Dudung Koswara, Kamis (12/7/2018).

Dudung pun mempertanyakan jumah kuota yang tidak sesuai dengan aturan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebanyak 40 persen itu dikemanakan.

Jangan sampai, ada permainan yang memang sangat merugikan masyarakat dengan siswa yang memiliki NHUN bagus akan tetapi tidak mendapatkan porsi.

“Kami medukung bahwa PPDB ini harus berjalan, normatif, objektif, transparan dan adil,” tegasnya.

Dudung menilai, PPDB tahun 2018 jenjang SMA, terlihat inkonsisten dan membuka peluang siswa siluman. Hal tersebut menjelaskan ada pengurangan kuota antara 50 sampai 100 orang setiap sekolah.

“Kemana kuota yang hilang itu? Masyarakat harus tahu. Ini hak masyarakat yang jujur harus dihargai. Diluar sepengetahuan masyarakat, Disdik Provinsi Jawa Barat telah melakukan penggerusan kuota. Ini sangat inkonsisten dan ambigu,” jelasnya yang juga merupakan guru di SMAN 1 Kota Sukabumi ini.

Bila sebuah inkonsistensi dan ambiguitas itu merugikan masyarakat, maka ini namanya anomali birokrasi pendidikan. Dudung menilai, sungguh sangat jahat bila ketidakadilan itu dilahirkan dari rahim birokrasi pendidikan.

“Lebih tak elok lagi bila perubahan kuota itu untuk mengisi titipan para oknum masyarakat. Jauh lebih hina lagi bila yang menitip itu adalah oknum anggota dewan atau sejumlah oknum pejabat. Wakil rakyat bila menitipkan calon peserta didik melalui jalur ‘haram’, maka sama dengan memberi contoh perilaku konspiratif,” cibir Dudung.

Menurutnya, ikutlah aturan PPDB dengan normatif dan beretika. Sungguh indah bila mulai dari kepala daerah, kadisdik dan para pejabat tidak ‘terlibat’ dalam kongkalingkong PPDB. Bila realitasnya selalu ada kongkalingkong dalam PPDB yang melibatkan para oknum anggota dewan dan para pejabat, maka menjelaskan mereka sebenarnya tak bermoral dan tak berkarakter.

“Bisa dibayangkan bila para pejabat dan anggota dewan kongkalingkong dengan oknum kepala sekolah, oknum guru dan TU di sekolah untuk menerima siswa titipan. Rusak dunia pendidikan kita. Nah bagaimana hak rakyat yang jujur, berniat baik dan anaknya memiliki nilai NHUN tinggi?,” ucapnya.

Sementara itu, Kantor Cabang Dinas Pendidikan provinsi Jabar Wilayah V tidak memberikan jawaban yang gamblang terkait informasi tersebut. Mereka malah melemparkan untuk menanyakan kuota jalur NHUN ini kepada sekolah masing-masing.

“Kami dari cabang dinas menginstruksikan kepada sekolah, usulan kuota harus sesuai Pergub. Apabila saudara menemukan sekolah yang kuotanya kurang, silahkan konfirmasi dengan kepala sekolahnya langsung. Karena masalah kuota, pengaturan teknisnya ada pada masing masing sekolah,” singkat Kepala Seksi (Kasi) Pelayanan Kantor Cabang Disdik (KCD) Wilayah V Provinsi Jabar,Asep Burdah melalui pesan Whast app, kemarin.

(radar sukabumi/bal)


loading...

Feeds