SKTM Bodong Nyebar di PPDB Bikin Resah Warga Kota Sukabumi

Ilustrasi PPDB

Ilustrasi PPDB

POJOKJABAR.com, SUKABUMI – Banyaknya oknum yang diduga memalsukan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di beberapa daerah, membuat resah warga Kota Sukabumi. Mereka tidak ingin kejadian tersebut terjadi di Sukabumi.

Seperti yang diungkapkan Dede Dian (41). Salah satu orang tua murid di SMP Negeri (SMPN) 11 Kota Sukabumi ini mengaku prihatin dengan kejadian pemalsuan SKTM di daerah lain.

“Sebagai orang tua tentu saya kesal dengan ulah oknum yang terbukti memalsukan SKTM di daerah lain seperti yang ramai diberitakan di televisi akhir-akhir ini,” kata Dede saat ditemui Radar Sukabumi (Grup Pojokjabar) di sela-sela pengumuman PPDB, rabu (11/7/2018).

Seharusnya lanjut Dede, pemerintah lebih sigap memberikan solusi mengenai kasus ini.

“Ya pemerintah harusnya segera memberikan sanksi kepada oknum pemalsuan SKTM tersebut,” timpalnya.

Hal itu dilakukan, agar orang yang benar-benar miskin mendapatkan haknya. “SKTM itu kan diperuntukkan bagi mereka yang benarbenar miskin, nah sekarang malah sebaliknya jadi orang yang mampu pura-pura miskin dengan memanfaatkan adanya SKTM tersebut,” kesal Dede.

Sementara itu, menanggapi hal ini Kasi Pelayanan Kantor Cabang Disdik Wilayah V Provinsi Jabar, Asep Burdah angkat bicara. Dengan tegas, dirinya mengancam jika di lapangan ditemukan ada peserta didik baru yang berasal dari golongan keluarga mampu tapi menggunakan SKTM akan dibawa ke jalur hukum dan tidak diluluskan melalui jalur SKTM.

“Jika terbukti ada peserta didik baru yang mampu pakai SKTM tetapi tidak sesuai dengan kriteria, maka akan dilaporkan dan tidak diluluskan atau digugurkan melalui jalur SKTM,” tegasnya.

Asep meminta panitia PPDB di semua sekolah, untuk lebih teliti dalam PPDB melalui SKTM ini.

“Panitia PPDB harus menyeleksi kembali pendaftar yang pakai SKTM dan mengeceknya langsung ke lapangan,” paparnya.

Adapun kuota yang tersedia untuk menampung peserta didik baru yang tidak mampu, hanya sekitar 20 persen berdasarkan ketentuan pemerintah. Ia meminta masyarakat untuk tidak menghalalkan berbagai cara atau memalsukan dokumen untuk memaksakan anaknya bisa masuk ke sekolah yang diinginkan.

“Kalau kondisi di lapangan miskin ya dilaporkan miskin, jangan sampai ngaku-ngaku miskin tapi sebenarnya mampu,” ajaknya.

Berdasarkan data Cabang Dinas Pendidikan (Disdik) Wilayah V Jabar, peserta didik baru yang menggunakan jalur SKTM masih dalam proses pengolahan.

“Masih kami proses, tadinya mau hari ini (kemarin,red) kami dari Cabang Disdik Wilayah V Jabar mau ke sekolah untuk menanyakan kondisi akhir PPDB, tapi karena ada rapat di Bandung jadi kami tunda yang jelas untuk sementara ini kami belum menemukan kasus pemalsuan SKTM di Kota Sukabumi,” bebernya.

Tidak lupa, dirinya meminta masyarakat yang merasa dirugikan bisa menyampaikannya langsung ke Cabang Disdik Wilayah V Jabar.

“Datang aja ke kantor dan bisa menghubungi Kasi Pengawasan Wilayah V Provinsi Jabar bernama ibu Nonong Winarni, semoga PPDB di wilayah Kota dan Kabupaten Sukabumi berjalan dengan lancar, tertib dan aman”, harapnya.

(radar sukabumi/pkl19)


loading...

Feeds