Wow, THR ASN Kota dan Kabupaten Sukabumi Sedot APBD Rp75 Miliar

Ilustrasi THR

Ilustrasi THR

POJOKJABAR.com, SUKABUMI – Belum lama ini, pemerintah pusat mengumumkan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tunjangan Hari Raya (THR) berdasarkan jumlah penghasilan dengan dibebankan kepada APBD I dan II.

Akibat dari kebijakan itu, nyaris seluruh pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Sukabumi dibuat kelimpungan.

Pasalnya, mereka dibuat pusing mencari anggaran tambahan untuk membayar itu semua. Bayangkan, untuk membayar THR saja, Pemkot dan Pemkab Sukabumi harus mengalokasikan anggaran Rp 75 Miliar.

Itu belum termasuk gaji ke-13 dan tunjangan lainnya yang juga harus menyedot anggaran besar dari APBD Kota dan Kabupaten Sukabumi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi, Iyos Somantri memastikan sudah mengalokasikan anggaran untuk pembayaran gaji ke- 13 dan 14 (THR) ini, seperti yang diintruksikan pemerintah pusat. Menurutnya, Pemkab Sukabumi sudah mengaloksikan untuk pembayaran itu semua kurang lebih Rp 109.576.015.657.

“Secara rinci, untuk THR atau gaji ke-14 sebesar Rp 55.368.860.350 sementara untuk gaji ke-13 sebesar Rp 54.207.155.307. Jadi jumlah anggaran yang sudah dialokasikan sebesar Rp 109.576.015.657. Dan itu sudah dibahas dalam penganggaran murni tahun 2018 dan kami pastikan tidak akan mengganggu anggaran lainnya,” tegasnya kepada Radar Sukabumi (Grup Pojokjabar).

Dalam peraturan itu, pemerintah pusat membebankan kepada APBD I dan II dalam pembayarannya. Adapun besaran yang harus dibayarkan ini, berdasarkan penghasilan yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja.
“Kami mengganggarkan sebagaimana tahun 2017, yakni untuk gaji ke-14 ini sesuai gaji pokok tanpa tunjangan-tunjangan. Sementara gaji ke-13 sesuai dengan gaji bulan Juni, juga tanpa Tunjangan Kinerja (Tukin),” ujar Wakil Bupati Sukabumi, Adjo Sardjono saat dihubungi Radar Sukabumi.

Diakui Adjo, dengan adanya aturan penambahan tunjangan ini, Pemkab Sukabumi mengaku kesulitan untuk menutupinya.

Pasalnya, jika kekurangan harus dibebankan pada anggaran perubahan mendatang, pihaknya belum bisa memastikan adanya penambahan APBD pada APBD perubahan mendatang.

“Kalau sekarang harus membayar gaji ke-14 dan 13 sebesar gaji ditambah Tukin, Pemda kesulitan untuk menutupinya. Jika kekurangan dipenuhi melalui penambahan pada APBD Perubahan, kita belum bisa pastikan di anggaran itu mengalami tambahan atau tidak. Namun demikian, aturan itu harus dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan aturan lain yang lebih tinggi dalam pengelolaan keuangan daerah,” aku Adjo.

Hal senada juga disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Agus Mulyadi. Secara umum Agus menyebutkan, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat ini sangat membebani APBD Kabupaten Sukabumi. Pasalnya, pembahasan yang dilakukan dalam hal THR dan lainnya ini baru sebagian anggaran yang sudah dialokasikan.

“Kami bersama Pemkab Sukabumi sudah mengantisipasi sebagian, dan jujur saja kebijakan itu sangat membebani APBD kita. Meskipun demikian, kami akan secepatnya berkonsultasi dengan Pemkab dan TAPD mencari kos anggaran untuk menutupi ini. Karena bagaimana pun,ini kewajiban yang diharus dilaksanakan. Insya Allah semua akan tertanggulangi pada saatnya nanti,” pungkasnya.

Sementara itu, Pemerintah Kota Sukabumi sebelumnya sudah menyiapkan anggaran dari APBD sebesar Rp 17,3 Miliar untuk pembayaran THR bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi tahun ini.

Namun ternyata, anggaran tersebut bertambah menjadi Rp 20 Miliar yang harus disiapkan. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Sukabumi, Dida Sembada mengatakan, berbeda dengan tahun lalu Penkot menyiapkan sekitar Rp 19 Milyar dan jika biasanya setiap tahun para ASN/PNS hanya diberikan THR sesuai gaji pokonya. Namun kini, sesuai keputusan Pemerintah Pusat THR tersebut, plus dengan Tunjangan Kinerja.

“Di Kota Sukabumi mengikuti ketentuan Pemerintah Pusat saja dan kita akan melaksanakannya,” tuturnya kepada Radar Sukabumi di Kantornya, Senin (4/6/2018).

Dida menambahkan, rencananya anggaran tersebut akan diberikan kepada PNS dilingkungan Kota Sukabumi secepatnya, setelah seluruh dokumen yang dibutuhkan selesai.

“Kan perintah dari pusat Juni sudah harus dicairkan, artinya bisa besok atau lusa,” aku Dida.

Diterangkan Dida, sekarang ini jumlah PNS di Kota Sukabumi mencapai 3.951 PNS. Jumlah tersebut terus menurun akibat banyaknya PNS yang sudah pensiun dengan rata-rata pertahun lebih dari 100 PNS.

“Seharusnya, anggaran untuk THR pun menurun karena jumlah PNS berekurang. Namun karena THR sekarang plus dengan tunjangan kinerja, jadi bertambah,” pungkasnya.

(radar sukabumi/cr17/ren)


loading...

Feeds