Data BPS dan Unpad Soal Kemiskinan di Kabupaten Sukabumi Perlu Diuji

POTRET KEMISKINAN: Bangunan tidak layak huni yang menjadi rumah Herdiansyah dan istri beserta anaknya di Kampung Bojongkuring RT 2/26 Kelurahan Cibadak. 
FOTO: ANDRI/RADARSUKABUMI

POTRET KEMISKINAN: Bangunan tidak layak huni yang menjadi rumah Herdiansyah dan istri beserta anaknya di Kampung Bojongkuring RT 2/26 Kelurahan Cibadak. FOTO: ANDRI/RADARSUKABUMI

POJOKJABAR.com SUKABUMI – Lembaga Kajian Kebijakan dan Transparansi Anggaran Sukabumi turut bersuara soal angka kemiskinan di Kabupaten Sukabumi.

Lembaga yang fokus pada kajian ini menilai, perlu pembuktian secara objektif untuk menguji data baik yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) maupun dari Universitas Padjajaran (Unpad).

“Kita tidak bisa menyalahkan kedua lembaga ini, karena masing-masing punya dalil yang kuat sehingga muncul angka. Yang penting bagi kita sekarang ialah menguji data-data yang mereka sampaikan itu, berdasarkan fakta di lapangan atau tidak,” ujar Ketua Divisi Informasi dan Publikasi Lembaga Kajian Kebijakan dan Transparansi Anggaran Sukabumi, Bakti Danurhadi kepada Radar Sukabumi (Grup Pojokjabar), Senin (12/3/2017).

Menurut Bakti, jika memang angka kemiskinan di Kabupaten Sukabumi menurun, itu merupakan hal yang wajar dan rasional. Karena saat ini, pemerintah baik pusat maupun daerah terus berusaha menekan angka kemiskinan dengan didukung dengan program kesejahteraan.

“Belum lagi di Kabupaten Sukabumi banyak perusahaan, memang sudah menjadi keharusan angka kemiskinan itu menurun. Karena, keberadaan perusahaan itu harus berdampak postifi terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukabumim,” imbuhnya.

Soal data angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang menurun, Bakti juga mengklaim hal itu merupakan hal yang wajar. Pasalnya, masyarakat yang kondisi ekonominya lemah masih sangat mudah ditemukan di Kabupaten Sukabumi. Apalagi di Kabupaten Sukabumi masih ada daerah yang belum menikmati listrik, karena otomatis kondisi ini akan menjadi hambatan terhadap aktivitas perekonomian masyarakat.

“Pemerintah daerah jangan alergi juga bila dikatakan angka kemiskinan di kita masih tinggi, karena ini berdasarkan fakta di lapangan. Data ini harus menjadi pemicu bagi Pemda untuk lebih serius dalam menangani soal kemiskinan,” jelasnya.

Bakti kembali menegaskan, kedua data yang berasal dari dua lembaga ini perlu diuji dengan objektif dan profesional. Artinya, sebuah data tidak bisa disalahkan atau dibenarkan, bila belum dilakukan pengujian.

“Ya menurut kami, keduanya kita terima dan masingmasing kita uji berdasarkan fakta di lapangan. Tidak bisa hanya sebatas mengklaim saja,” pungkasnya.

(radar sukabumi/ren)


loading...

Feeds