Pembebasan Lahan Tol Bocimi Dimulai, 500 Warga di Kecamatan Nagrak Harus ‘Minggat’

Proyek Pembangunan Tol Bocimi .

Proyek Pembangunan Tol Bocimi .

POJOKJABAR.com, SUKABUMI – Sebanyak 500 warga tiga desa di Kecamatan Nagrak yang terdampak mega proyek tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi), kumpul di Gedung Olahraga Futsal Gorolong, Desa Balekambang, Kecamatan Nagrak, Selasa (13/2).

Warga Desa Munjul, Cisarua dan Balekambang ini mempertanyakan nasib tanah miliknya kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sukabumi, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dan perwakilan Kementrian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) RI dalam sosialisasi Pengadaan tanah jalan tol Bocimi tahap II seksi III dan IV.

Diketahui, seksi III jalur tol Bocimi ini meliputi Cibadak-Sukabumi sepanjang 13,7 kilometer dan seksi IV Sukabumi BaratSukabumi Timur 13,05 kilometer, rencananya ditahun ini pengadaan bagi mega proyek yang sudah direncanakan dari tahun 1997 itu rampung.

Ayi Suhastra (47), warga Kampung Bobojong, Desa Balekambang, Kecamatan Nagrak mengungkapkan, persoalan teknis dan kompensasi dari pemerintah yang mayoritas dipertanyakan.

“Rumah dan tanah yang di tempati terdampak, luasnya diperkirakan 120 meter persegi. Memang cukup berat, tapi apalah daya ini demi kebaikan masyarakat banyak,” akunya kepada Radar Sukabumi (Grup Pojokjabar), Selasa (13/2/2018).

Harga pengganti lahan yang terdampak tol Bocimi dari pemerintah, belum diketahui nominalnya. Sebab, Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang bekal menentuakannya.

“Kami hanya diperintah agar mempersiapkan dokumen kelengkapan kepemilikan tanah dan bangunan. Soal harga, katanya belum diketahui secara pasti karena ada lembaga khusus yang menghintungnya,” terangnya.

Sedangkan, Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sukabumi, Asep Suherman menjelaskan, sosialiasi ini diberikan agar warga yang terdampak tol Bocimi dapat mempersiapkan berbagai kebutuhan, seperi dokumen kepemilikan tanah, batasbatas tanah dan sebagainya. Adapun tentang nominal pengganti, akan di tentukan oleh KJPP.

“Jadi nanti saat pengukuran dilakukan, pemilik bisa memperlihatkan bukti kepemilikannya. Bagi yang tidak, agar segera mengurusnya ke pemerintah setempat. Termasuk batas-batas tanah agar segera ditentukan dan apabila luas tanah tidak sesuai dengan ukuran pada dokumen, akan ditentukan berdasarkan ukuran terakhir,” bebernya.

Sementara itu, perwakilan BPN Kabupaten Sukabumi, Dwi Setyono menambahkan, pengadaan tanah tahap II ini dilaksanakan oleh satuan tugas (Satgas).

“Ada dua satgas, A dan B yang bertugas dalam teknis pengukuran, pemetaan dan menginventarisasi lahan,” singkatnya.

(radar sukabumi/cr15/t)


loading...

Feeds