Awas Ada Puteri Titipan di PPNP

CEK LOKASI: Panitia PPNP mengecek lokasi Dermaga Palabuhanratu sebagai tempat kegiatan hari syukuran nelayan Palabuhanratu ke-58.

CEK LOKASI: Panitia PPNP mengecek lokasi Dermaga Palabuhanratu sebagai tempat kegiatan hari syukuran nelayan Palabuhanratu ke-58.

POJOKJABAR.com, SUKABUMI – Panitia Pemilihan Puteri Nelayan Palabuhanratu (PPNP) terus melakukan road show ke beberapa sekolah yang ada di Kecamatan Palabuhanratu.

Road show itu sebagai upaya untuk merekrut peserta puteri nelayan dan menangkis image tak baik dimasa lalu.

“PPNP kali ini sangat beda dari tahun lalu. Kita menjamin tidak akan terpengaruh oleh intervensi siapa pun. Kita tak akan menggubris titipan siapa yang harus menjadi pemenang kontes. Semua terserah panitia dan dewan juri. Jika ada intervensi, kita lebih baik bubar,” kata Ketua PPNP, Nurlela yang didampingi rekannya, Neng Wirda Fuji, Selasa (13/2/2018).

Nurlela menyebutkan, setidaknya, dari setiap sekolah mengirimkan satu atau lebih peserta PPNP. Pihaknya juga berencana menghadirkan dari pihak Yayasan Tantowi Yahya untuk mengajarkan publik speaking bagi peserta.

Sebab, pemenang kontes yang akan menjadi ratu pantai selatan ini disiapkan untuk menjadi duta pariwisata dan kelautan. Sehingga harus bisa berbicara soal kelautan dan pariwisata di hadapan umum.

“Untuk lima besar, mereka memiliki kesempatan mewakili Jabar di Miss Eart di Jakarta. Kita sudah kerja sama dengan Yayasan L-Jhon. Sehingga para puteri nelayan ini tidak hanya menjadi pemenang lalu diam, tapi kita akan terus perjuangkan mengikuti kompetisi pada ajang berikutnya,” bebernya.

Rencananya, Rabu (14) Syukuran hari nelayan ke58 itu bakal dilaunching. Launching itu bakal dibuka dengan arak-arakan para peserta olahraga di Jalan Siliwangi hingga ke Dermaga Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (PPNP).

(radar sukabumi/ryl)


loading...

Feeds

Tol-BORR

YLKI: Sebaiknya Tol BORR Jalan Terus!

Penghentian sementara pembangunan Tol Bogor Outer Ring Road (BORR) Seksi IIB menuai kritik banyak pihak. Pasalnya, moratorium dari Kementerian Pekerjaan …