Pembebasan Lahan Bocimi Bukan Wewenang DPUPRPKPP

Pembangunan Tol Bocimi

Pembangunan Tol Bocimi

POJOKJABAR.com, SUKABUMI – Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP) Kota Sukabumi, Asep Irawan mengaku, pembebasan dan pengukuran lahan pembangunan jalan Tol Bogor, Ciawi, Sukabumi (Bocimi) yang rencananya bakal melintasi Kota
Sukabumi bukan kewenangan dinasnya.

Hal itu diungkapkan Asep, menanggapi pernyataan yang sebelumnya dilontarkan oleh Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Sukabumi AW. Ginanjar terkait belum adanya koordinasi dari pihak PUPRPKPP Kota Sukabumi.

“Kalau koordinasi pengukuran ataupun pembebasan lahan yang terkena proyek pembangunan tol nanti bukan wewenang saya, adapun pihak PUPRPKPP hanya sebatas koordinasi dengan pihak Badan Pengelola Jalan Tol ( BPJT),”ungkap Asep saat ditemui Radar Sukabumi (Grup Pojokjabar) di kantornya Jalan Babakan Sirna, Kota Sukabumi baru-baru ini.

Menurutnya, koordinasi ke pihak BPJT akan dilakukannya setelah proses pembebasan atau pengukuran lahan selesai.

“Karena ini program pemerintah pusat, intinya kita tidak sama sekali memiliki peran saat pengukuran ataupun pembebasan, mungkin yang dimaksud BPN Kota Sukabumi itu koordinasi dengan pihak developer Waskita Toll dan Trans Jabar Toll,”ujarnya.

Dirinya tidak menampik jika sebelumnya pihaknya dan Walikota Sukabumi sudah berkoordinasi ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) dan pemerintah pusat untuk mempercepat progres Bocimi dan sebagai gambaran jalan interchange atau jalur masuk dan keluarnya Tol Bocimi di Kota Sukabumi.

“Sehingga kami dapat mengetahui bagaimana caranya mengatasi kemacetan di Kota Sukabumi,”terangnya.

Masih kata Asep, sekitar dua minggu lalu timnya melakukan rapat bersama dengan semua unsur terkait termasuk BPN di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi tentang Tol Bocimi.

“Ya, dua minggu lalu kita rapat bersama membahas tol ini,”katanya.

Soal interchange di Kota Sukabumi, lanjut Asep, belum ditentukan. Karena belum ditentukan pula lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Tol Bocimi.

“Jadi kita belum lakukan kordinasi, jika sudah tahap pembebasan Kota Sukabumi baru akan ada kordinasi itupun ke pihak BPJT, sekarang belum ada kordinasi ke dinas kami bahkan untuk saat ini mungkin tidak perlu,” jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya tahun ini, Kantor ATR/BPN Kota Sukabumi kebagian mengukur tanah seluas 10 hektar program Tol Bocimi.

“Di 2018 ini program yang sedang kita lakukan yaitu pembebasan atau pengukuran lahan untuk Bocimi, baru ada penugasan dari kanwil untuk melakukan pengukuran dalam program Bocimi,”kata Kepala ATR/ BPN Kota Sukabumi AW.

Ginanjar. Ditegaskan Ginanjar, tanah 10 hektar tersebut rencananya akan melalui tiga kelurahan.

“Yaitu Kelurahan Karang Tengah, Karamat dan Subang jaya,”ucapnya.

Menurutnya, proses pengukuran tanah baru dimulai. Dirinya menargetkan pengukuran tersebut akan selesai di tahun ini.

“Karena pembangunan tol Bocimi di kota akan dimulai kalau sudah selesai pembangunannya di Kabupaten Sukabumi,”terangnya.

Meski sudah ada penugasan dari kanwil, pihaknya menemukan kendala di lapangan.
“Ada beberapa hal yang menjadi kendala untuk proses pengukuran ini, salah satunya sampai sekarang belum ada pihak seperti Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang datang untuk berkordinasi dengan BPN Kota Sukabumi,” paparnya.

(radar sukabumi/Cr17/e)


loading...

Feeds