Ganggu Ketertiban, Gudang di Perum Cibeureum Kota Sukabumi Ini Bakal Disegel Warga

Ilustrasi

Ilustrasi

POJOKJABAR.com, SUKABUMI – Warga Perumahan Puri Cibeureum Permai 1 Sukabumi, mengancam akan menyegel rumah milik Rd yang disebut sebut mengganggu ketenanganan dan aktivitas warga khusnya warga RW 12 Kelurahan Ciberem Hilir, Kota Sukabumi.

Ketua RT 03/12 Deni Haryanto, mengaku dirinya selaku ketua RT kerap menerima laporan warga yang merasa tak nyaman dengan aktivitas yang dilakukan oleh Rd, kegiatan bongkar muat barang yang dilaksanakam setelah isya bahkan sampai larut malam hari yang bunyinya mengganggu istirahat di sekitar area perumahan.

“Padahalkan sesuai dengan peraturan daerah, tidak dibenarkan jika perumahan dijadikan sebagai aktivitas usaha. Saya curiga ada kong kalingkong antara pihak Rd dengan pihak Badan Penanaman Modal Perizinan Terpadu (BPMPT) yang telah mengeluarkan izin keberadaan gudang. Karena kan sudah jelas aturannya perumahan tidak boleh dijadikan gudang,” tandas Deni kepada Radar Sukabumi, kemarin (19/5).

Selain itu, ia juga mengeluhkan parkir truck dan mobil box yang mengganggu aktivitas lalu lintas kendaraan lain. Ia menilai, kerusakan jalan kompleks juga didominasi akibat mobil-mobil yang bermuatan melebihi kapasitas jalan kompleks.

“Dulu sih mending belum dihotmix, sekarang kan area kita sudah dihotmix semua. Memang jika ada kerusakan siapa yang akan bertanggung jawab,” terangnya.

Deni juga mengaku, pihaknya telah melaporkan kepada pemerintah daerah pada 20 April lalu, namun hingga kini belum ada tindak lanjut dari pihak BPMPT.

“Yang ada hanya surat undangan untuk hadir di kelurahan untuk membahas hal ini. Kami tidak aka segan-segan jika tidak ada tindak lanjut, kami akan lakukan penyegelan pada Senin besok (22/5), karena kami yang merasakan ketidaknyamanan ini, jalanan rusak dan aktivitas menjadi tidak nyaman,” ancamnya.

Sementara itu, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Sukabumi, Asep Sudrajat menanggapi laporan tersebut, namun ia mengaku pihaknta tidak bisa melakukan penyegelan sebelum ada klarifikasi. Terlebih, Satpol PP juga harus berkoordinasi terlebih dalulu dengan BPMPT.

“Namun ketika sudah ada dasar hukum yang jelas atas penyegelan tersebut baru akan kami tindak lanjuti,” terangnya.

Ajat juga meminta agar warga tidak melakukan tindakan sebelum koordinasi dengan BPMPT.

“Kami juga akan melakukan pemantauan di lapangan bila ada unsur pelanggaran,” tutupnya.

(cr11)



loading...

Feeds