Dana Pilkada Sukabumi Diusulkan Bukan dari APBN

KUNKER: Anggota DPD RI, Eni Sumarni saat meninjau KPU Kota Sukabumi dalam rangka menjaring aspirasi untuk bahan RUU Pilkada. FOTO: IKBAL/RADARSUKABUMI

KUNKER: Anggota DPD RI, Eni Sumarni saat meninjau KPU Kota Sukabumi dalam rangka menjaring aspirasi untuk bahan RUU Pilkada. FOTO: IKBAL/RADARSUKABUMI

POJOKJABAR.com, SUKABUMI – Mekanisme penganggaran dana penyelengaraan pemilihan kepala daerah (pilkada), nampaknya harus dilakukan perubahan.

Dana yang bakal dikelola Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu tidak lagi dibiayai pemerintah daerah (pemda). Melainkan dianggarkan langsung pemerintah pusat. Mekanisme tersebut untuk menjaga netralitas dan tuduhan miring bagi KPU.

“Dikhawatirkan ada kecenderungan dana pilkada ini dipolitisir oleh petahana dalam pelaksanaan pilkada,” ujar Anggota DPD RI Dapil Jawa Barat, Eni Sumarni saat meninjau KPU Kota Sukabumi, Rabu (2/11/2016).

Makanya, kata Eni, anggaran KPUD ini harus dianggarkan dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dan tidak bergantung lagi dengan pemerintah daerah. Lantaran, KPU harus independensi. Namun, jika diberikan anggaran terkesan masih tergantung dengan pemda.

“Memang kebanyakan KPU yang saya kunjungi mengusulkan penganggaran seperti ini. Agar independensi KPU terjaga, tidak lagi menunggu naskah perjanjian hibah daerah (NPHD),” jelasnya.


loading...

Feeds