Mudahnya Perizinan, Mahasiswa Protes Pemda

Ilustrasi

Ilustrasi

POJOKSATU.id, SUKABUMI – Para mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah (BEM PTM) se-DKI, Jawa Barat (Jabar) dan Banten turun ke jalan. Mereka memprotes soal perizinan di Sukabumi.

Sebelumnya, para pengurus BEM PTM ini melakukan audiensi ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi, terkait usulannya soal perizinan pabrik serta tambang yang semakin marak di kabupaten terluas se-Jawa dan Bali itu.

Koordinator aksi sekaligus Ketua BEM Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI), Ahmad Rizal mengatakan, aksi turun ke jalan yang dilakukannya bersama pengurus BEM se-DKI, Jabar dan Banten itu tidak lain untuk menolak kebijakan-kebijakan pusat yang dianggapnya semakin menyengsarakan masyarakat. Menurutnya, Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki sudah cukup untuk membuat masyarakat sejahtera.

“Asal jangan diberikan segalanya kepada pengusaha asing yang terus menikmatinya, sedangkan putra daerah menerima imbasnya suatu saat nanti,” kesal Ahmad Rizal di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi, kemarin (9/4).

Dirinya menilai, kondisi tersebut dampak dari pembiaran pemerintah terhadap SDA yang tidak dikelola oleh bangsa sendiri, dan tidak diterapkannya supremasi hukum.

“Pemerintah daerah (Pemda) tak boleh membiarkan hal itu, karena yang kena imbasnya pasti generasi yang akan datang,” tambahnya.

Pihaknya menekankan, persoalan perizinan yang sangat mudah didapat pengusaha asing di daerah, membuat lingkungan semakin tak terkendali.

Apalagi menurutnya, pemerintah yang tak mengusut tuntas perusahaan-perusahaan yang tidak memperdulikan dampak kepada lingkungan. “Padahal dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 sudah jelas, mengenai dampak lingkungan hidup. Tapi masih saja banyak pabrik yang baru di Sukabumi,”ungkap Ketua BEM UMMI itu.

Menurutnya, udara di Sukabumi yang dahulu sejuk, sekarang mulai panas, dan hal itu merupakan efek dari industri yang tak terkendali. Padahal lanjut Rizal, pemberdayaan masyarakat atau membuka lapangan pekerjaan tak harus mengizinkan banyak pabrik berdiri.

“Berdayakan masyarakat lokal dengan memaksimalkan potensi-potensi ekonomi daerahnya,” ujarnya.

Pada aksi ini, Anggota DPRD Kota Sukabumi, Anwar Hermansyah mengaku sepakat dengan apa yang diusulkan para mahasiswa. Menurutnya, kebijakan pemerintah pusat sejauh ini belum menghasilkan apa-apa untuk daerah. “Bukan saja adik-adik mahasiswa yang merasa galau dengan kebijakan pemerintah pusat, tapi saya pun merasakan demikian,” akunya.

Dirinya berjanji akan mengajukan apa yang diusulkan para mahasiswa. Menurutnya, aspirasi itu akan terus dikawal dengan maksimal. “Kami akan ajukan ke pemerintah, dan terus kawal dengan maksimal ajuannya,” pungkasnya. (cr3/dep)

Feeds