Lima Desa Penyangga TNGGP Sebagai Desa Konservasi

Masyarakat sekitar TNGGP

Masyarakat sekitar TNGGP

POJOKSATU.id, SUKABUMI – Masyarakat di kawasan Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) segera diberdayakan untuk meningkatkan ke-sejahteraan. Kepastian pemberdayaan warga perbatasan dengan hutan itu dikukuhkan dalam penandatanganan nota kesepahaman Yayasan Pemer-hati Pembangunan Sukabumi (YPPS) dengan Balai Besar TNGGP di Hotel Augusta, Cikukulu, Cicantayan, Kabu-
paten Sukabumi, kemarin (8/4).

“Setidaknya ada lima desa dari 28 desa yang sudah menjadi desa konservasi. Bentuk aksesnya misalnya ada getah, getahnya disadap sistemnya dikelola melalui koperasi. Sehingga pengelolaannya baik,” jelas Bupati Sukabumi, Sukmawijaya.

Bupati dua periode ini juga mengakui masih rendahnya taraf ekonomi masyarakat desa penyangga di TNGGP. Terlebih, warga sekitar bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Sehingga masyarakat bisa melihat sumber daya alam di kawasan TNGGP sebagai alternatif sumber potensi untuk dimanfaatkan guna memenuhi kebutuhan hidup.

Makanya, kondisi tersebut memerlukan penanganan terpadu antar semua pihak, sehingga taraf ekonomi masyarakat desa penyangga meningkat serta fungsi kawasan TNGGP yang merupakan aset bangsa tetap lestari.

Dengan pengelolaan meng-gunakan sistem zonasi tersebut, sehingga kawasan hutan itu bisa berfungsi sebagai kawasan hutan lindung, zona untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budaya, pariwisata dan rekreasi. “Jadi targetnya ‘leuweung hejo rakyat ngejo’,” jelasnya.

Ketua YPPS, Sihabudin men-gatakan, dengan diselenggarakan Lokakarya Nasional tersebut, sebagai alat untuk mencarikan formula. Sehingga ruang mana yang bisa digunakan. Tujuannya, tarap perekonomian masyarakat penyangga TNGGP meningkat dan hutannya tetap lestari.

“Dalam kesepahaman ini akan ditetapkan ruang mana yang dimanfaatkan untuk wisata, energi air, dan pemanfaatan tradisional. Namun tidak meng-ganggu zona inti sebagai hutan lindung. Kita juga membentuk Forum Pengembangan Ekonomi Daerah (FPED),” tandasnya.

Soal pemanfaatan hutan, bentuk aksesnya tetap menggunakan pengelolaan koperasi. Sehingga masyarakat tidak serta merta melakukan pengrusakan hutan karena dikelola dan ditata dengan baik. Rencana tersebut dinamakan rencana kesepahaman penentuan akses. Makanya melibatkan tujuh kementerian, pengusaha dan pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM). Yakni, Deputi Menteri Koordinator Kementerian Perekonomian, Deputi Mendagri, Deputi III Menteri Koperasi dan UKM, Deputi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Deputi Menteri BUMN, Deputi Menteri Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi dan Ketua Kadin Pusat.

“Pembiayaannya kan bisa menggunakan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan. Karena perusahaan berkewajiban memberikan dana sosialnya kepada masyarakat sekitar perusahaan. Selain itu juga kita berharap pemerintah pusat membantu masyarakat yang ada di desa pengangga hutan,” bebernya.

Kegiatan tersebut juga dihadiri 400 peserta yang terdiri dari pengusaha, tujuh kementerian, Asisten Sekretaris Daerah (Asda) dan ditutup Wakil Bupati Sukabumi, Akhmad Jajuli.(cr9/dep)

Feeds