Warga Keluhkan Pungutan Biaya Prona

Ilustrasi Pungli

Ilustrasi

POJOKSATU.id, SUKABUMI – Program Nasional (Prona) dalam memberikan sertifikat tanah dikeluhkan masyarakat miskin di Desa Sukaharja, Kecamatan Warungkiara. Lantaran, program yang seharusnya gratis, nyatanya ditarif Rp300 ribu per orang dan diduga tidak tepat sasaran.

Seperti yang dikeluhkan warga kampung Sukaharja, RT 2/4, Desa Sukaharja, Kecamatan Warungkiara. Ia mengatakan program tersebut tidak sampai kepadanya, padahal dirinya sangat berharap memiliki tanah bersertifikat dari program pemerintah itu.

“Informasinya terlalu singkat. Katanya bayar Rp300 ribu. Bagi kami yang tidak punya uang, dana sebesar itu jelas sangat berat makanya kami tidak bisa ikut,” ujarnya kepada Radar Sukabumi, kemarin (7/4).

Senada dikatakan salah satu tokoh masyarakat (Tokmas) Sukaharja, Madro’i. Dirinya menilai, program sertifikat tanah tersebut tidak tepat sasaran. Lantaran banyak masyarakat miskin yang tidak mendapatkan bagian terlebih dengan biaya Rp300 ribu.

“Banyak orang yang mampu masuk dalam program tersebut, saya berharap masyarakat miskin bisa ikut serta sebagaimana Prona itu diperuntukan” harapnya.

Lebih jauh dirinya juga mengkritisi pembayaran yang harus dikeluarkan warga. Terlebih sasaran program tersebut selayaknya diperuntukan bagi masyarakat miskin.

“Kalaupun tetap harus dipungut, seharusnya jangan terlalu mahal. Masyarakat miskin mana mampu membayar Rp300 ribu, untuk makan saja sudah susah,” kesalnya.

Saat program tersebut digulirkan, dirinya juga tidak mengetahui informasi tersebut. Ia baru mengetahui tetangganya mendapatkan program tersebut. “Seharusnya program itu diinformasikan kepada masyarakat miskin, baik langsung atau melalui RT/RW,” harapnya.

Dihubungi terpisah, Kepala Desa Sukaharja, Adi Rukhiat membantah jika pihaknya melakukan pemungutan. Ia mengklaim biaya Rp300 ribu tersebut berdasarkan hasil kesepakatan masyarakat. “Kita tidak memaksa untuk membayar kepada masyarakat. Itu hasil musyawarah dan telah disepakati oleh warga,” kilahnya.

Saat dalam rapat, masih kata Adi, warga menyepakati biaya yang harus dibayarkan untuk mendapatkan sertifikat tanah itu Rp300 ribu.

“Rp300 ribu itu untuk materai, operasional ke BPN, biaya pengisian data dan untuk kebutuhan pengukuran,” bebernya.

Sehingga, uang Rp300 ribu itu bukan untuk kepentingan kades, melainkan untuk kepentingan warga yang ingin memiliki sertifikat.

“Masyarakat kan tahu terima bersih. Kita yang melakukan proses pengurusannya,” pungkasnya.(cr4/dep)

Feeds