Perda Kawasan tanpa Rokok Dipertanyakan

Ilustrasi

Ilustrasi

POJOKSATU.id, SUKABUMI – Diterbitkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), ternyata masih banyak yang mempertanyakannya.

Kawasan-kawasan tanpa asap rokok yang meliputi sekolah, tempat ibadah, perkantoran, rumah sakit, tempat bermain anak, dan angkutan umum itu masih dipertanyakan tindak lanjutnya. Pasalnya, di tempat dan fasilitas tersebut, 100 persen tidak diperbolehkan ada aktivitas yang berhubungan dengan rokok seperti pemasangan iklan dan berjualan rokok.

Hal ini dikeluhkan oleh beberapa orang pengguna angkutan umum, salah satunya Nurlinda (30), yang sehari-hari menggunakan angkot untuk mengantar anaknya sekolah di salah satu SD di Kota Sukabumi. Menurutnya beberapa oknum sopir angkot masih membandel dengan menyetir sambil merokok, padahal angkotnya penuh oleh penumpang. “Apalagi saya beserta anak saya dan masih kecil,” tuturnya.

Ia merasa heran dengan perda yang dikeluarkan oleh pemkot yang sejauh ini tidak ada tindak lanjutnya di lapangan. Padahal menurutnya, pada saat disosialisasikan semua pengguna angkutan umum diberitahu beserta sopirnya. “Waktu itu ada anak sekolah dan yang berpakaian dinas masuk mobil menempelkan stiker larangan merokok. Namun tak ada tindak lanjut lagi,” ujarnya.

Dirinya berharap, jika pemerintah bisa bertindak tegas dengan orang-orang yang masih merokok di tempat-tempat yang memang dilarang. “Jangan mengeluarkan aturan namun tidak ada tindak lanjutnya, itu kan merugikan kesehatan kami sebagai kaum wanita yang tidak merokok,” kesalnya.

Sementara itu, Ketua GP Ansor Kota Sukabumi, Wingwing Suhendar pun ikut mengomentari persoalan Perda KTR tersebut. Menurutnya, masih ada beberapa poin yang belum dilakukan oleh pemkot setelah mengeluarkan perda tersebut. Menurutnya, Perda KTR diterbitkan oleh Pemda Kota Sukabumi pada tahun lalu ini dilatarbelakangi oleh semakin banyaknya perokok aktif dari berbagai usia dan golongan. Karena, perokok aktif tentu akan melahirkan perokok pasif. “Orang yang tidak merokok memiliki kebebasan untuk terhindar dari asap rokok, ini salah satu latar belakang terbit Perda Nomor 3 di Kota Sukabumi,” paparnya.

Ia menjelaskan, ada sanksi yang akan diberikan kepada pelanggar dengan denda sebesar satu juta rupiah dan hukuman penjara selama satu bulan. Namun menurutnya, hal itu belum diketahui siapa yang akan menindak para pelanggar tersebut. “Masyarakat hanya mengetahui, pelanggar akan ditindak namun tak tahu siapa yang akan menindaknya,” ujar Wingwing.

Menurutnya, jika pemkot serius menegakkan perda tersebut, sebelum menegur dan menindak para pelanggar di angkutan umum atau di tempat umum lainnya, pemkot harus melihat dulu ke kantor-kantor pemerintahan. “Jangan sampai, nanti malu sendiri, pelanggar itu ada di mana saja,” ucapnya.

Sedangkan terkait iklan rokok yang di jalan, Wingwing mengatakan pemkot juga harus klarifikasi ke masyarakat, jangan sampai masyarakat merasa dibodohi. Jika memang iklan rokok itu boleh asal jangan di tempat yang telah ditentukan oleh perda, pemkot juga harus mensosialisasikan kepada masyarakat. “Jangan sampai masyarakat menilai, rokok dilarang tapi uang pajak masih terus diambil,” bebernya.

Dirinya berharap, pemkot bisa bijak serta matang mengeluarkan perda. “Jangan hanya disosialisasikan lalu dilupakan begitu saja,” pungkasnya.(cr3/dep)

Feeds