Kasus Uang Palsu, Mantan Kades Divonis 3 Tahun

Ilustrasi Uang Palsu

Ilustrasi Uang Palsu

POJOKSATU.id, SUKABUMI – Mantan Kades Kalibunder, US (47), akhirnya diputus majelis hakim dengan hukuman tiga tahun penjara, denda Rp1 miliar dan subsider tiga bulan penjara. Terdakwa yang saat proses sidang berstatus tahanan hakim itu, terbukti mengedarkan uang palsu (Upal). Terkait putusan tersebut, terdakwa belum menyatakan banding.

Dalam surat putusan tersebut, berdasarkan keterangan dari lima orang lebih saksi dan dilengkapi dengan sejumlah barang bukti, majelis hakim menilai US terbukti melanggar Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang.

Dalam kasus ini, putusan majelis hakim lebih ringan dari tuntuan Jaksa Penuntut Umum (JPU). “Berdasarkan keterangan sejumlah saksi yang telah diperiksa serta bukti yang ada, maka majelis hakim memutuskan kepada terdakwa dengan hukuman tiga tahun penjara, denda Rp1 miliar dan subsider tiga bulan,” ungkap Ketua Majelis Hakin, Yusuf Syamsudin didampingi Hakim Anggota, M. Fauzan dan Benny Oktavianus seraya mengetuk palu tiga kali.

Usai membacakan surat keputusan, majelis hakim langsung memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyatakan menerima atau banding dengan putusan tersebut.

“Kalau sekarang tidak bisa memberikan pernyataan, kami beri waktu selama tujuh hari,” singkat majelis hakim. Mendapat kesempatan itu, terdakwa yang hadir tidak didampingi penasehat hukum itu tak lantas menjawab terkait putusan majelis hakim. Mereka mengaku akan pikir-pikir dulu dalam menentukan sikap. Baik itu menerima atau menyatakan banding.

“Saya pikir-pikir dulu yang mulia,” singkat US seraya menundukan kepala.

Sementara itu, JPU Kejari Cibadak dalam kasus ini, Rio Situmeang menambahkan, terkait putusan hakim yang beda satu tahun dengan tuntutannya, Rio belum bisa menyatakan banding atau tidak. Menurutnya, putusan tersebut sudah lebih dari 2/3 dari tuntutan JPU.

“Kami belum nyatakan banding atau tidak, akan kami sampaikan dulu kepada pimpinan,” beber Rio Situmeang. Namun demikian lanjut Rio, jika dari terdakwa menyatakan banding, maka JPU juga akan menyatakan banding. Pasalnya, secara regulasi, jika terdakwa menyatakan banding pada putusan suatu kasus, maka JPU wajib banding pula.

“Kalau terdakwa banding, kami wajib ikuti banding. Namun untuk sekarang ini, kami belum bisa nyatakan itu,” singkatnya. Sekadar diketahui, US merupakan Kades Kalibunder yang terpaksa harus berurusan dengan pihak kepolisian. Dia dilaporkan oleh pengusaha material, lantaran uang pembayaran bahan bangunan dari US adalah uang palsu. Oktober tahun 2014 lalu, US menjalani penahanan di Lapas Warungkiara. Terkait dengan barang bukti dalam kasus ini, petugas mengamankan 40 lembar uang palsu pecahan Rp100 ribu dan kuitansi. (ren/dep)

Feeds