FPED Berdayakan Masyarakat Perbatasan TNGGP

Masyarakat sekitar TNGGP

Masyarakat sekitar TNGGP

POJOKSATU.id, SUKABUMI – Forum Pembangunan Ekonomi Daerah (FPED) di bawah naungan Yayasan Pemerhati Pembangunan Sukabumi (YPPS), konsentrasi melakukan pembinaan kepada masyarakat di sekitar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP). Keseriusan tersebut dalam rangka membangun terpadu desa penyangga TNGGP. hal ini dibuktikan dengan berbagai kegiatan seperti lokakarya nasional yang akan berlangsung di Hotel Augusta, Cikukulu, Sukabumi, hari ini (8/4).

Ketua Yayasan Pemerhati Pembangunan Sukabumi, Sihabudin mengatakan, rencananya dalam kegiatan lokakarya hari ini, ada tujuh deputi yang menghadiri dan memberikan materi kepada peserta lokakarya. Ketujuh deputi tersebut yakni Deputi Menteri Koordinator Kementerian Perekonomian, Deputi Mendagri, Deputi III Menteri Koperasi dan UKM, Deputi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Deputi Menteri BUMN, Deputi Menteri Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi dan Ketua Kadin Pusat.

“Kami juga mengundang Pak Wakil Bupati, 100 orang pimpinan perusahaan di Kabupaten Sukabumi dan para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) di perbatasan TNGGP,” papar Sihabudin di sela-sela rapat persiapan di Sekretariat YPSS yang beralamat di Desa Cibatu, Kecamatan Cisaat, kemarin (7/4).

Lanjut pria yang juga Direktur PT Roda Jasa Sejahtera itu menambahkan, kepeduliannya kepada masyarakat perbatasan TNGGP tersebut berawal dari perubahan status lahan yang awalnya hutan produksi yang dikelola Perum Perhutani menjadi hutan lindung yang dikuasai balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (BBTNGGP).

“Setelah beralih fungsi masyarakat di sekitar hutan itu yang awalnya bekerja di hutan ini kan menjadi menganggur. Makanya kami memberdayakan mereka,” jelasnya.

Ia juga menyebutkan, pemberdayaan masyarakat perbatasan TNGGP itu meliputi tujuh kecamatan dan 28 desa yang terbentang dari Desa Wates, Lido yang berbatasan dengan Kabupaten Bogor hingga Goalpara, Kecamatan Sukaraja.

“Untuk menyelenggarakan dan melakukan pembinaan masyarakat di perbatasan TNGGP pemda tidak mampu, makanya kami mengundang perusahaan-perusahaan untuk mengalirkan Corporate Social Responsibility (CSR)-nya kepada masyarakat Kabupaten Sukabumi. Sedangkan dihadirkannya pihak pemerintah pusat yakni tujuh deputi ini bertujuan agar pemerintah pusat juga memberikan bantuan kepada para pelaku UKM,” bebernya.

Seksi Acara Lokakarya Nasional FPED, Yadi Masba menambahkan, dari 12 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru tiga OPD yang sudah melakukan penandatanganan kesepakatan baru tiga OPD. Yakni Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag), Dinas Perhubungan Komunikasi dan Komuniaksi (Dishubkominfo) dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun).

“Saya berharap semua OPD bisa ikut andil dalam kegiatan ini. Karena dari tujuan kegiatan ini untuk mengembangkan ekonomi daerah dalam rangka pembangunan dan meningkatkan sinergitas terpadu desa di sekitar kawasan TNGGP,” harapnya seraya menyebutkan kegiatan tersebut juga dilaksanakan oleh Diskoperindag, Dihutbun, Dishubkominfo, Disparbudpora dan YPPS. (cr9/dep)

Feeds

WARGA MENOLAK SSA : Spanduk penolakan Sistem Satu Arah (SSA) yang mengatasnamakan Forum RW dan LPM Kelurahan Depok Jaya terpasang di sisi Jalan Nusantara Raya, kemarin malam. Foto : Ahmad Fachry/Radar Depok

Warga Depok Jaya Tolak Sistem Satu Arah

POJOKJABAR.com, DEPOK – Sistem satu arah (SSA) yang diujicoba Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, mulai diprotes. Keladinya, jalan searah tersebut dinilai …