Kasatlantas Polres Purwakarta: Balik Nama Kendaraan Tidak Gratis Total

BPKB

BPKB

POJOKJABAR.com, PURWAKARTA – Program Gubernur Jawa Barat yang diperkuat dengan surat keputusan Gubernur Jawa Barat, nomor 973/146-Bapeda tentang pemberian pembebasan sanksi administratif berupa denda bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Masyarakat perlu mengetahui adanya biaya administrasi yang bersifat penemerimaan negara bukan pajak. Kasatlantas Polres Purwakarta, AKP Rizky Adi Saputro. SH. SIK, menerangkan, untuk biaya balik nama wilayah Polres Purwakarta, memang gratis tapi warga masyarakat perlu mengetahui, ada biaya administrasi yang bersifat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Kami tekankan, adanya biaya yang berkaitan dengan pelayanan administrasi yang bersifat PNBP,” ujar AKP Rizky Adi Saputro, saat dikonfirmasi wartawan.

Ia juga mengatakan, pelayanan administrasi bersifat PNBP, antara lain Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Izin Mengemudi (SIM), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).

“Biaya PNBP tersebut diimplementasikan melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kepolisian,” terangnya. Ia juga menilai, revisi PP itu sudah dimulai sejak September 2015 lalu.

Namun, banyak masyarakat yang belum mengetahui. “Kami menyadari pembahasan ini tidak terasa oleh masyarakat karena tertutup isu lain. Makanya sekarang terasa terkaget-kaget. Padahal ini sudah dirancang sejak dua tahun lalu,” ujar Rizky.

Lebih lanjut dia berharap, dengan adanya klarifikasi terkait biaya administrasi yang masuk dalam kategori penerimaan negara bukan pajak tersebut, bisa menghilangkan kesalahfahaman di masyarakat “Dengan klarifikasi ini saya berharap, tidak ada lagi kesalahpahaman di masyarakat,” pungkasnya.

(RK/ris/pojokjabar)


loading...

Feeds