Duh, Pemohon Buka Blokir Sertifikat Tanah Bulak-balik Kantor BPN, Ada Apa?

Ilustrasi Sertifikat Tanah

Ilustrasi Sertifikat Tanah

POJOKJABAR.com, PURWAKARTA– Sejak Mei 2017 lalu, pemohon buka blokir sertifikat tanah bulak-balik ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Purwakarta di Jalan Veteran. Padahal semua persyaratan yang harus dipenuhi untuk pembukaan blokir tersebut semuanya, telah dipenuhi.

Pemilik Lahan Jalur R3 Klaim Bakal Blokir Lahan Miliknya, Begini Perkembangan Polemiknya

Namun hingga kini, instansi yang sekarang bernama Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR) itu belum mengabulkan permohonan cabut blokir SHM No 135/Cirangkong dengan luas tanah 4.095 meter persegi dan SHM No 484/Cirangkong dengan luas tanah 5.000 meter persegi atas nama Umar Ali Yanto tersebut.

“Persyaratan sudah kita penuhi semua, mulai dari salinan putusan PN Jakarta Selatan, berita acara pengembalian barang bukti yang dikeluarkan Kejari Jakarta Selatan dan bukti pelunasan dari BJB Banten dimana sertifikat itu sebelumnya dijaminkan,” ujar Pemohon Waway Warisman melalui Kuasa Pemohon, Firmansyah kepada awak media, Senin (14/5).

Menurutnya, serifikat dua bidang tanah tersebut menjadi barang bukti dalam perkara tertentu, putusannya sudah inkrah dan ke bank sudah dilunasi. Ia menganggap pelayanan di BPN Purwakarta ada yang aneh.

Awas Oknum Sertifikasi Tanah di Kota Sukabumi

“Bayangkan, hampir setahun kita bolak-balik. Kata orang BPN kita harus ke Bareskrim minta rekomendasi. Jawaban dari sana tidak harus karena sudah diputuskan pengadilan dan barang bukti kembali ke pemilik,” tuturnya.

Jika hal ini berlarut-larut, pihaknya akan membawa persoalan ini ke wilayah hukum. Pasalnya ia menduga ada permainan-permainan kotor yang dilakukam oleh oknum pegawai BPN Purwakarta. “Ada apa sebenarnya dengan BPN Purwakarta?” ujarnya.

Sekedar diketahui, pada Oktober 2017 lalu, Satreskrim Polres Purwakarta menangkap oknum pejabat BPN Purwakarta yang kedapatan melakukan pungutan liar (pungli).

Sambil Bagikan Sertifikat Tanah di Sentul, Jokowi Blak-blakan Bicara PKI yang Bikin Serba Salah

Oknum tersebut ditangkap saat menerima sejumlah uang sebesar Rp 5.8 juta dari warga bernama Dodo dan Karya, pelicin agar pengurusan pemisahan sertifikat tanah kedua warga tersebut diprioritaskan.

Penangkapan MS yang menjabat sebagai Kasubsi Pendaftaran Hak Atas Tanah pada Kantor ATR/BPN Purwakarta itu sempat mencoreng intansi yang mengurusi pertanahan di Purwakarta.

Hingga naskah ini ditulis, RMOLJabar (Pojoksatu.id group)belum bisa mengkonfirmasi pihak BPN Purwakarta.

BPN Depok: Biaya Administrasi Pendaftaran Sertifikat Tanah Rp150 Ribu

(jar/rmol/pojokjabar) 


loading...

Feeds