RAPBD Purwakarta 2018 Rp 2 Triliun

Illustrasi

Illustrasi

POJOKJABAR.com, PURWAKARTA – Usulan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( RAPBD) Purwakarta 2018 masih dalam tahap evaluasi. Sementara dalam rapat paripurna DPRD Purwakarta sebelumnya, ditetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2018 Purwakarta sebesar Rp 2,048 triliun.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta, Sarif Hidayat, mengatakan, raperda APBD Purwakarta 2018 kemudian dikembalikan ke Pemkab Purwakarta melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk dirasionalisasi sebelum diajukan ke Gubernur Jawa Barat.

Dalam raperda APBD Purwakarta 2018 semula tercatat devisit Rp 5 miliar. Devisit itu berasal dari adanya selisih kebutuhan belanja dengan besaran RAPBD 2018 yakni Rp2.048.200.558.968 sementara total belanja daerah Rp2.053.200.558.968 atau minus sekitar Rp5 miliar.

“Kita masih menunggu dari TAPD Pemkab Purwakarta, apakah sudah selesai atau belum sebelum kemudian ke gubernur,” tutur Sarif.

Dalam waktu dekat ini APBD Purwakarta 2018 akan segera ditetapkan. Yaitu setelah mendapat evaluasi dari pengkajian TAPD dan Pemprov Jabar.

“Pokoknya dalam waktu dekat akan disahkan APBDnya,” ujarnya.

Untuk diketahui, Sumber pendapatan dalam Raperda APBD Purwakarta 2018 berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 467.131.159.219. Dana Perimbangan Rp. 1.244.548.570.000 (Bagi hasil pajak Provinsi dan pemerintah daerah Rp 107.168.184.000), Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 845.419.670.000, Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 282.960.716.000. Pendapatan lain-lain yang sah Rp. 336.520.829.749.

Sementara untuk belanja, adalah belanja daerah tidak langsung Rp 1.385.182.302.026 dengan rincian belanja pegawai sebesar Rp 995.300.116.012, Belanja hibah Rp 48.179.860.100, belanja bansos Rp 10.000.000.000, belanja bagi hasil Rp 11.977.699.055, belanja bantuan keuangan Rp. 319.224.626.859 dan belanja tidak terduga Rp 500 juta, dan belanja langsung Rp 668.018.256.942.

(radar karawang/gan)


loading...

Feeds

Lagi, Kali Bekasi Mengeluarkan Busa

Kelemahan Pemkot Soal Kali Bekasi Disorot

Direktur Eksekutif Kawal Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (KAWALI), Puput TD Putra, menyoroti lemahnya pengawasan pemerintah terhadap pencemaran Kali Bekasi. Diketahui, …