Galian C di Plered Kebal Hukum?

POJOKJABAR.com, PURWAKARTA – Pemerintah seakan tutup mata dengan adanya aktivitas penambangan tanah merah atau galian C di Jalan Raya Anjun, Kecamatan Plered. Padahal, keberadaan galian liar tersebut banyak dikeluhkan warga karena berpotensi menimbulkan bencana alam longsor.

Padahal Galian C tersebut  berada di jalan utama dan sudah beroperasi beberapa bulan, namun hingga saat ini tidak tersentuh oleh para pihak yang berwenang untuk menutupnya. Bahkan galian C yang diduga ilegal tersebut seolah kebal dari hukum, karena sampai saat ini belum ada tindakan yang nyata.

Tanah merah yang dikeruk adalah tanah tebing di Kaki Gunung Cupu. Dari pantauan, hingga hari ini aktivitas galian masih berlangsung. Sejumlah truk besar berlalu lalang mengangkut tanah merah mengunakan jalur Arteri Purwakata-Bandung.

“Kalau hujan aktivitas galian di lokasi ini menyebabkan jalan raya kotor. Bahkan menyebabkan jalan licin berbalut tanah yang jatuh dan menempel dari truk itu,” kata Deni (35) salah seorang pengendara motor yang setiap hari melintas di Jalan Raya Anjun.

Warga juga mempertanyakan kenapa aktivitas galian tanah merah yang mengeruk tebing di Kaki Gunung Cupu itu dibiarkan. Padahal banyak yang tahu jika galian C itu ilegal dan merusak lingkungan.

“Kalau semakin tinggi dikeruk, bisa longsor juga tuh,”timpal warga lainnya, yang ikut menguhkan adanya galian C tersebut.

Terpisah, Camat Plered Dade Suparman mengaku sudah melaporkan adanya aktivitas galian C di wilayahnya itu ke Pemkab Purwakarta. Bahkan anggota Satpol PP lebih dari dua kali pernah mendatangi pemilik galian dan meminta agar galian C itu dihentikan, namun tidak digubris.

“Saya juga bingung harus bagai mana, karena pemiliknya itu adalah anggota Polisi,” ujar Dade kepada wartawan.

Dade meminta agar menghubungi pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk mengkonfirmasi keberadaan galian C ilegal itu. Pasalnya, lembaga itu yang lebih berwenang melakukan tindakan penindakan, seperti menutup dan memberikan sanksi.

“Satpol PP itu kan aparat penegak Perda (Peraturan Daerah). Jadi harusnya Satpol PP yang bertindak. Silahkan tanya pihak Satpol PP,”tambah Dade.

Dihubungi terpisah, Kepala Satpol PP Kusnadi mengaku pihaknya bingung melakukan tindakan tergas terhadap keberadaan galian C ilegal di Jalan Raya Anjun itu. Padalnya kewenangan untuk galian C saat ini dipegang oleh Pemerintah Provinsi. Namun pihaknya menyebut, jika galian C di lokasi itu tidak berizin alias ilegal. Terbih pemilik galian itu adalah anggota polisi.

“Mungkin karena merasa anggota (polisi) dia merasa ┬ámerasa lebih berani. Kami sudah berkali-kali datang agar galian C itu dihentikan, tapi sulit. Pemiliknya bandel. Apalagi kewenangan izin galian C itu selarang dipegang provinsi, kami dari Pemkab Purwamarta tidak memiliki kewenangan penuh,” ujar Kusnadi kepada wartawan.

Saat ditanya apakah galian C ilegal itu bisa ditutup? Kusnadi tidak bisa menjawab dengan rinci. Namun menurutnya, karena kewenangan untuk persoalan galian C ini sudah diambil alih pemerintah provinsi, maka yang lebih berwenang untuk menutup adalah bukan pemerintah kabupaten.

“Jadi kalau langsung ditutup kita harus ada rekomendasi dari provinsi dulu,”tutup Kusnadi. (Adw)



loading...

Feeds