Sebanyak 1.832 Petani di Jatinangor Mendapatkan Kartu Tani

PEMBAGIAN KARTU TANI: Ribuan petani asal Kecamatan Jatinangor resmi dibagi Kartu Tani, rabu (6/12/17). TOHA HAMDANI/RADAR SUMEDANG

PEMBAGIAN KARTU TANI: Ribuan petani asal Kecamatan Jatinangor resmi dibagi Kartu Tani, rabu (6/12/17). TOHA HAMDANI/RADAR SUMEDANG

POJOKJABAR.com, JATINANGOR – Upaya menyukseskan program pemerintah, sebanyak 1832 petani di Kecamatan Jatinangor, mendapatkan Kartu Tani.

Kepala UPT Pertanian Jatinangor, Heri Tuofik S mengatkan, didapatkannya Kartu Tani tersebut, sesuai ajuan dari Bank Mandiri dan secara simbolis telah dibagikan yang diwakili oleh ketua Gabungan Kelmpok Tani (Gapoktan) Cisempur.

“Apabila ada Petani yang belum mendapatkannya mudah-mudahan secara bertahap bisa mengajukan kepada ketua kelompoknya,” katanya.

Ia menjelaskan, di Jatinangor sendiri ada 12 Gapoktan yang masing-masing Gapoktan membawahi kelompok tani.

“Gapoktan di tiap desa berbeda-beda ada yang 2 kelompok bahkan 10 kelompok tergantung hamparan luas wilayahnya,” ujarnya.

Menurutnya, Kartu Tani akan berlaku mulai tahun 2018 dan khusus untuk wilayah Jawa Barat bekerjasama dengan Bank Mandiri, sementara Jawa Tengah dengan Bang BNI, dan Banten dengan Bang BTN.

“Setiap wilayah berbeda dipilihnya Pulau jawa ini (penerima Kartu Tani red) sebagai uji coba dan nanti akan meluas ke luar pulau jawa,” katanya.

Ia menjelaskan, kegunaan Kartu Tani tersebut untuk mempermudah para petani mendapatkan pupuk bersubsidi. “Manfaatnya langsung ke petani dan nanti misalkan apabila membeli pupuk kalau tidak punya kartu tidak boleh membeli terutama pupuk bersubsidi,” katanya.

Sementara Kades Cikeruh I’i Ja’I mengatakan, para petani di Desa Cikeruh baru pertama kali mendapatkan Kartu Tani untuk memperoleh pupuk bersubsidi dari Pemerintah melalui Dinas pertanian dan mudah-mudahan kedepannya bisa rutin.

“Dari data yang masuk dilihat dari nomor register 78 orang yang berhak menerima kartu itu, adapun apabila ada penambahan selang satu hari bisa langsung mendapatkannya catatan harus ada KK dan KTP,” katanya.

Kendala yang dihadapi terutama yang belum mendapatkan Kartu Tani, kata ia, karena waktu awal pendataan nomor KKnya masih yang lama dengan awalan angka 10 dan sekarang sudah diganti dengan angka awal 32.

“Makanya ada pembaharuan tapi waktunya satu hari,” ucapnya.

Kendala lainnya, lanjut ia, petani kerap kesutian mendapatkan pupuk dan juga belum memiliki Bumdes untuk penanganan obat, pupuk. Sehingga apabila memerlukan obat atu pupuk harus ke wilayah Tanjungsari.

“Sekarang sudah diupayakan Bumdes berjalan untuk mengatasi permasalahan tersebut dan Pembangunannya sudah beres namun akan mulai direalisasikan 2018 mendatang,” katanya.

(RBD/tha/pojokjabar)


loading...

Feeds

Obrolan Bersama Pojokjabar Tentang Pilbup Bogor di Graha Pena, Kamis (14/12/2017)

Pilbup 2018 di Mata Kader PDIP

POJOKJABAR.com, BOGOR– Sejumlah tokoh di Kabupaten Bogor yang ramai di media soal bursa pencalonan cabup/cawabup, dipertemukan Pojokjabar.com di Graha Pena …