Pemkab Sumedang Belum Bisa Bayar Tunggakan ke BPJS

Utang Pemkab Sumedang kepada BPJS Kesehatan belum bisa dibayar di akhir tahun ini

Utang Pemkab Sumedang kepada BPJS Kesehatan belum bisa dibayar di akhir tahun ini

POJOKJABAR.com, SUMEDANG – Utang Pemkab Sumedang kepada BPJS Kesehatan belum bisa dibayar di akhir tahun ini. Sekretaris Daerah Zaenal Alimin, dalam penyampaian Nota Jawaban Bupati atas Pandangan Fraksi tentang Raperda APBD Perubahan 2017 mengatakan APBD Sumedang belum bisa membayar utang kepada BPJS sebesar Rp 79 miliar.

“Pemkab belum dapat membayarkan sejumlah utangnyakepada BPJS untuk perubahan tahun ini,” kata Zaenal, Minggu (22/9/2017).

Utang ini merupakan pembayaran premi BPJS Kesehatan yang merupakan kepesertaan dari PNS di Sumedang. Premi ini sebagiannya dibayar oleh pemkab selaku pemberi kerja. Pemkab pun tidak dapat membayar premi dari sebagian PNS yang sudah pernah mendapatkan pelayanan BPJS atau PNS yang sudah sakit.

Selain ketidakmampuannya membayar utang ke BPJS, Pemkab Sumedang juga belum mampu mengucurkan dana segar lagi kepada badan usahanya yaitu kepada BJB, Bank Sumedang dan PDAM. Meski dua BUMD sudah menyetorkan bagi hasil keuntungannya kepada kas daerah sesuai dengan ketentuan dan sudah berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah, namun BJB dan Bank Sumedang tak akan dulu mendapatkan tambahan modal usahanya. Begitu juga dengan PDAM yang hingga kini belum memberikan kontribusi bagi PAD tidak juga mendapatkan dana segar dari APBD.

Namun, di akhir tahun ini, sekda menyebutkan bahwa seluruh skala prioritas kegiatan dan program yang sudah termuat dalam RPJMD ataupun Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Tahun 2017 tetap akan berlaku hingga akhir tahun ini. Dengan begitu, pelaksanaan seluruh kegiatan yang prioritas menurut skala yang ada sudah pasti sesuai pula dengan visi misi Kabupaten Sumedang.

“Rencana Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 merupakan satu kesatuan dengan APBD 2017, sehingga skala prioritas yang telah ditetapkan dan telah disepakati bersama secara politis pada awal tahun anggaran tetap akan menjadi skala prioritas sampai dengan berakhirnya tahun anggaran,” kata sekda.

 

(suc)


loading...

Feeds

SISA KEBAKARAN: Pegawai Negeri Sipil (PNS) melintasi gedung Pemerintah Kota Bekasi yang merupakan sisa kebakaran beberapa waktu lalu.  Sementara untuk perbaikannya baru dilakukan pada 2016 mendatang, termasuk ruangan sekda. Foto ini diambil, Selasa (6/10).  ARIESANT/RADAR BEKASI

Jabatan Sekda Diprediksi Kosong 4 Bulan

Jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi diprediksi bakal kosong selama empat bulan. Pemicunya, Rayendra Sukarmadji selaku birokrat tertinggi di Kota …
Pelantikan Rahmat-Tri Tunggu Keputusan Pemerintah Pusat

Ada 713 Bacaleg di Kota Bekasi

Sebanyak 713 bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dari 16 partai politik, mendaftar ke KPU Kota Bekasi untuk menjadi anggota DPRD …