NPHD Anggaran Pilkada Kabupaten Subang 2018 Telah Ditandatangani

Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Subang Raskim  bersama Bupati Subang Imas Aryumningsih menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) anggaran pengawasan Pilkada 2018, di Ruang Rapat Bupati

Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Subang Raskim bersama Bupati Subang Imas Aryumningsih menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) anggaran pengawasan Pilkada 2018, di Ruang Rapat Bupati

POJOKJABAR.com, SUBANG – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Subang bersama Pemkab Subang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) anggaran pengawasan Pilkada 2018, di Ruang Rapat Bupati, Rabu (13/9/2017)

Penandatanganan tersebut dihadiri langsung Bupati Subang, Imas Aryumningsih, Ketua Panwaslu Subang Raskim, Asda I, BP4D, BPKD, Kepala Kesbang, Kabag Trantibum, perwakilan Polres dan Tim Panwaslu.

Acara diawali dengan pembacaan  NPHD dengan nomor 90/NPHD.2-Pem/2017 dan nomor: 12/Bawaslu-Prov.JB-15/IX/2017 tentang Hibah Pendanaan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang tahun 2018.

NPHD ini ditetapkan Rabu, 13 September 2017 yang ditandatangani Bupati Imas Aryumningsih dan Ketua Panwaslu Subang Raskim. Acara dilanjutkan dengan penandatanganan fakta integritas oleh Ketua Panwaslu Raskim.

Dalam sambutannya, Ketua Panwaslu, Raskim, mengatakan, ada 16 Kabupaten/Kota di Jabar yang akan menggelar Pilkada pada 27 Juni 2017.

Diketahui, anggaran pengawasan Pilkada yang disetujui oleh pemkab sebesar Rp 7.670.388.000.

“Dengan pemilu yang akan dilaksanakan, diharapkan bisa menghadirkan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang amanah dan bisa menjalankan pemerintahan dengan baik. Kami juga mohon adanya pengawasan dari berbagai pihak supaya terjadi pemilihan yang damai dan tertib,”ujar Raskim.

Bupati Subang Imas Aryumningsih, menyampaikan bahwa sudah ada kesepakatan antara pemerintah Subang dan Panwaslu yang tertuang dalam bentuk perjanjian.

Imas berharap, dengan terbentuknya Tim Panwaslu ini, proses pilkada bisa berjalan tertib dan aman.

“Diharapkan untuk ketertiban administrasi, laporan dana penyelenggaraan pemilu bisa terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Begitu juga kekompakan dan kebersamaan harus tetap dijaga di tubuh Panwaslu untuk terciptanya pemilihan yang damai dan aman,”pungkas Imas.

(anr)


loading...

Feeds