PT Natatex Lakukan Wanprestasi Atas Pemalsuan Tanda Tangan

Perwakilan mantan buruh PT Natatex menyampaikan aspirasinya dalam audiensi dengan DPRD Sumedang

Perwakilan mantan buruh PT Natatex menyampaikan aspirasinya dalam audiensi dengan DPRD Sumedang

POJOKJABAR.com, SUMEDANG – Masalah PT Natatex yang menelantarkan 319 orang karyawannya terus berbuntut panjang. Alihalih memberikan pesangon kepada ratusan karyawannya yang sudah berstatus PHK menurut Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada 29 Juni 2017 lalu, perusahaan yang terus berulah ini kini melaporkan dua orang mantan buruhnya.

Dalam laporannya di kepolisian, perusahaan menuduh dua orang mantan buruhnya ini, yaitu Dedi dan Lukman, melakukan pemalsuan tanda tangan pada dokumen gugatannya di Pengadilan Negeri Sumedang. Gugatan ini terkait dengan dugaan penggelapan iuran BPJS milik buruh yang tidak dibayarkan ke BPJS Kesehatan.

Ketua DPP Konfederasi Sering Pekerja Nasional (KSPN) yang juga Ketua Tim Kuasa Hukum buruh Ristiadi mengatakan, laporan yang dilakukan PT Natatex mengada-ngada.

Pasalnya, tanda tangan yang dituduh dipalsukan ini adalah tandatangan dari buruh yang juga sama-sama menjadi penggugat PT Natatex dalam tuduhan penggelapan iuran premi BPJS. Buruh ini ternyata sudah meninggal dunia sehingga dua orang buruh diduga memalsukan tandatangan penggugat.

“Laporan ini mengada-ngada karena pemalsuan tandatangan terhadap salah satu nama penggugat itu tidak benar, lagipula keluarga dari pemilik tandatangan yang sebenarnya, Yeti, tidak merasa dirugikan atas sikap ini,” kata Ristiadi, Selasa (12/9), ketika beraudensi bersama Komisi C DPRD Sumedang di DPRD Sumedang.

Ristiadi menambahkan, pihak keluarga Yeti juga sudah mengakui dan menyatakan bahwa ia memang menguasakan gugatannya kepada Dedi dan Lukman.

Selain itu, laporan atau tuduhan ini sangat melukai ratusan buruh yang selama ini sudah dizalimi Natatex. Gugatan buruh atas penggelapan iur BPJS ini belum berkembang dan berpihak kepada buruh.

Prosesnya malah cenderung stagnan. Namun, buruh sudah mendapatkan tuduhan balik dari perusahaan.

“Proses hukum yang sedang berjalan saja belum berkembang dan berpihak ke penggugat, malah Natatex tidak kooperatif, tapi ternyata buruh malah dipolisikan dan dikriminalkan dengan laporan yang mengada-ngada tersebut,” kata Ristiadi.

Dalam audensi yang dilakukan KSPN ini, buruh meminta nota dari DPRD yang disampaikan kepada pengadilan atau kepolisian atas kondisi ini. Dalam nota tersebut, buruh meminta dukungan dari DPRD dan bentuk prohatin DPRD atas permasalaan buruh bersama Natatex ini.

“Saya minta nota atau semacam surat pernyataan dari DPRD yang dilayangkan ke pengadilan atau kepolisian untuk segera mempercepat proses hukum yang sedang berjalan di PN Sumedang tentang kasus penggelapan iuran BPJS tersebut, juga kami meminta dukungan dan keperihatinan DPRD akan tuduhan perusahaan kepada buruh,” kata Ristiadi.

Sementara, dalam penjelasannya, ketua rapat yang juga Ketua Komisi C dr. Iwan Nugraha menyatakan prihatin yang sedalam-dalamnya atas kasus ini. Seharusnya, Natatex tak berulah lagi dengan segera melakukan kewajibannya membayarkan pesangon buruh setelah ada putusan PHI yang menyatakan bahwa sttaus 391 karyawan ini PHK. Namun, bukannya pesangon yang diberikan malah tuduhan pemalsuan tandatangan.

“Saya prihatin dan menyatakan mendukung buruh untuk terus berproses hukum,namun demikian kami tidak bisa mencampuri ranah hukum secara kelembagaan karena bukan kewenangan DPRD, sehingga nota atau pernyataan tersebut tidak bisa kami lakukan untuk sementara ini,” kata Iwan.

Lebih lanjut Iwan menyebutkan bahwa tindakan PT Natatex ini memang sudah disebut wanprestasi karena sudah berjanji akan memberikan pesangon dalam sidang PHI. Dua tahun lalu, Natatex juga sempat menyatakan kesanggupannya untuk membayarkan upah kepada ratusan buruhnya yang tidak dipekerjakan dan diupah selama berbulanbulan hingag terdapat tunggakan upah sebesar Rp 200-an miliar.

“Sudah ada kesanggupan tapi tidak dilakukan, berarti ini wanprestasi dan melecehkan DPRD yang dulu sempat menyaksikan kesanggupan Natatex,” kata Iwan.

(suc)



loading...

Feeds

PEDULI: Siswa SD Insan Kamil membentangkan poster mengecam tragedi kemanusiaan umat Islam Rohingya sekaligus melakukan penggalangan dana, Sabtu (23/9/17) akhir pekan lalu.

SD Insan Kamil Bogor Peduli Rohingya

Tragedi kemanusiaan umat Islam Rohingya di Myanmar telah menyeret simpati dari seluruh penjuru dunia. Aksi kepedulian dilakukan dengan berbagai cara. …