Pembayaran Jasa untuk Bidan Desa di Sumedang Jadi Berbeda setelah BLUD

Ilustrasi

Ilustrasi

POJOKJABAR.com, SUMEDANG – Perbedaan penghitungan jasa untuk bidan desa ada setelah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berlaku untuk semua puskesmas di Sumedang tahun ini.

Kepala Dinas Kesehatan Sumedang Retno Ernawati mengatakan, mulai awal tahun ini, sebanyak 35 puskesmas di Sumedang sudah berbentuk BLUD sehingga mempunyai manajemen dan pola keuangan mengikuti aturan BLUD. Sebelum BLUD, puskesmas menerapkan aturan keuangan sesuai dengan peraturan menteri kesehatan dan peraturan daerah yang ada.

“Terbitnya surat keputusan dari bupati yang mengatur tarif baru persalinan ini ada setelah seluruh puskesmas menjadi BLUD semuanya, sehingga pola dan manajemen keuangannya termasuk tentang tarif ditetapkan melalui SK dari bupati, jadi aturan tarif ini tidak begitu saja diterbitkan oleh atau bupati melainkan ada dasar hukumnya kenapa harus diatur melalui keputusan bupati,” kata Retno, Minggu (20/8/2017).

Sayang, aturan ini memang tidak memuaskan bagi bidan desa. Penghasilan yang didapat dari tarif ini dirasakan tidak adil. Karenanya, ada penghitungan tersendiri dari dinas untuk menghitung pendapatan bidan.

Namun sebelumnya, SK baru yang diterbitkan bupati ini sudah mengakomodir para bidan. Aturannya sangat mendukung bidan karena dalam SK disebutkan bahwa bidan desa yang membantu persalinan mendapatkan bagian lain yaitu sebanyak 60 persen dari pendapatanpersalinan puskesmas.

“Aturan ini hanya berlaku di Sumedang yaitu bidan yang membantu persalinan medapatkan 60 persen dari pendapatan yang masuk setelah dikurangi pendapatan operasional dari seluruh tarif persalinan, sementara di dearah lain tidak diatur seperti itu,” kata Retno seraya menambahkan adanya diskresi ini karena dinkes ingin agar bidan bisa bekerja dengan nyaman.

Kini, adanya aturan tambahan bagi bidan desa yang mengantongi izin praktik membuktikan bahwa dinkes memang benar-benar sangat memerhatikan bidan. Sementara, Kabid Sumber Daya Kesehatan Ida Marlaida mengatakan, adanya aturan ini akan membuat bidan desa yang punya izin praktik lebih nyaman lagi.

Namun, bidan desa yang mempunyai izin praktik tidak bisa mengikuti mekanisme keuangan BPJS mengikuti aturna klinik swasta karena bidan desa ini bekerja di puskesmas sehingga puskesmaslah yang bertanggung jawab atas kinerjanya.

Namun, dalam praktiknya di POlindes ini, bidan desa mendapatkan pasokan alat medis habis pakai dari dinas. Sementara, bidan mandiri harus membeli alat habis pakai sendiri.

Bidan desa juga dipastikan masih akan mendapatkan pendapatan lainnya dari pelayanan pasien dengan jaminan persalinan (jampersal), sehingga pendapatan bidan bisa bertambah lagi.

Aturan pendapatan bidan desa ini berbeda dengan pendapatan bidan puskesmas, karena keberadaannya juga berbeda antara bidan puskesmas dengan bidan desa yang sehari-harinya bertugas di polindes.

Data IBI menyebutkan, terdapat sebanyak 561 bidan, yang 261 diantaranya sudah tercatat sebagai PNS, 136 bidan PTT dan 164 bidan magang. Dari bidan ini, juga terdapat bidan mandiri yaitu bidan praktik swasta yang dipersilakan menjalin kerjasama dengan BPJS sebagai pelayanan kesehatan tingkat pertama.

(suc)


loading...

Feeds