DPRD Undang Profesional Tangani Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup

Ilustrasi

POJOKSATU.id,PURWAKARTA-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta bakal menyikapi serius permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Purwakarta. Pasalnya, pihaknya akan mendatangkan profesional di bidang pengawasan lingkungan hidup. “Atas nama pimpinan dewan saya dan atas nama pribadi mau serius menyikapi permasalahan lingkungan hidup,” ungkap Ketua DPRD Purwakarta, Sarif Hidayat.

Ia menungkapkan, kalau masih bisa diurus oleh pemerintah kabupaten dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup (BLH) sangat baik. “Memang yang diharapkan seperti itu. Tetapi jika instansi di Purwakarta terkesan lamban pihaknya akan memilih satu jalan lain,” imbuhnya.

Sarif menyampaikan, seharusnya di Purwakarta ada LSM yang konsen, tegas dan profesional mengawasi permasalahan lingkungan hidup. “Jangan sampai, kasus-kasus pencemaran lingkungan hidup di Purwakarta bertambah banyak,” ujarnya.

Dia berharap, dari tahun ke tahun data pelanggaran tidak bertambah banyak. “Kalau masih bisa diurus oleh pemerintah kabupaten dalam hal ini BLH sangat baik. Kalau tidak bisa, saya akan gandeng pihak dari Jakarta,” tegas Sarif.

Ia mengaku memiliki data perusahaan yang memang terbukti dan terindikasi mencemari lingkungan. “Baik data yang lama, maupun yang baru,” katanya lagi.

Begitupun dengan pihak perusahaan lebih ditekankan untuk mentaati seluruh aturan yang berlaku. Sarif tak segan untuk melakukan infeksi mendadak dengan membawa tim ahli. “Seharusnya kan, pabrik itu membuang limbah ke sungai sesuai dengan standarisasi yang ditetapkan oleh Kementerian LH dan BLH. Ada syarat-syarat limbah yang boleh dan aman dibuang keluar,” kata Syarif.

Untuk di Purwakarta, tentu pengawasan lebih kepada instansi berwenang. Dalam hal ini BLH dan Satpol-PP selaku unsur penegak Perda.
“Ada pihak dari pada masyarakat yang peduli terhadap masalah lingkungan. Sudah menjadi keharusan adanya konsultan yang serius untuk mengawasi,” ucapnya.

Sejauh ini DPRD tidak bisa mengawasi secara teknis. Dewan hanya mengawasi secara prinsip saja. Secara teknis, hal tersebut harus diserahkan pada bidangnya. “Yang jelas, urusan lingkungan hidup, itu urusan pokok, dan saya pada khususnya siap memberikan teguran tegas kepada perusahaan pencemar lingkungan,” kata Sarif.

Untuk aturan zonasi diatur dalam Perda No 11 tahun 2012 tentang tata ruang dan bangunan RT RW. Sementara untuk permasalahn lingkungan hidup, tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Begitupun dengan sanksi yang harus diberikan.

Terkait dengan pemberitaan ini, sebelumnya BLH Kabupaten Purwakarta meningkatkan pengawasan dan pengendalian bagi kondisi pencemaran sungai sebagai dampak industri. BLH sejauh ini mencatat ada 20 perusahaan di Purwakarta sudah diajak untuk sama-sama menjaga lingkungan. Khususnya aliran limbah jangan sampai mencemari sungai yang membentang di Purwakarta.(gun/yaz)

 

Feeds