Dua Raperda Digodok DPRD Kota Cimahi

Raperda

Ilustrasi Raperda

POJOKSATU.id,CIMAHI-Dua raperda inisiatif, yakni raperda tentang revisi Perda No. 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat dan revisi Perda No. 6 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, akan dipersiapkan dan dibahas oleh DPRD Kota Cimahi. Perda No. 2 tahun 2008 yakni tentang pengelolaan zakat dilakukan revisi karena sudah tidak sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 dan PP No.14 Tahun 2014.

Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Badan Legislasi (Banleg) DPRD Kota Cimahi, Enang Sahri Lukmansyah. “Yang di revisi dari Perda No. 2 tahun 2008 ini adalah tentang nama Bazda (Badan Amil Zakat Daerah) berubah menjadi Baznas ( Badan Amil Zakat Nasional ) Kota Cimahi,” ujarnya saat dihubungi.

Hal lain adalah tentang pengelola zakat yang tadinya bisa dari pejabat struktural atau PNS berubah pengelola menjadi independen dari kalangan ulama, propesional, perguruan tinggi. “Namun diseleksi secara ketat,” ujarnya. Secara struktur, nantinya hanya lima orang pengurus yakni satu orang ketua dan empat orang Wakil Ketua yang membidangi dibantu oleh kesekretariatan dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap satuan pengumpul.

“Revisi juga dilakukan pada operasional Baznas dari APBD dan Hak Amil. Serta mengatur zakat fitrah, zakat mal, zakat profesi, sodaqoh, infak dan dana sosial lainnya,” katanya. Ada pula kewajiban PNS membayar zakat profesi berdasarkan Inpres no.3 Th 2014. Serta tentang LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang sifatnya yayasan harus seizin Kementrian Agama dan Baznas berdasarkan rekomendasi dari Baznas Kota.

Tujuannya, ia katakan, revisi Perda ini untuk penyesuaian regulasi dengan mencoba mengoptimalkan sumber daya zakat di Kota Cimahi, sehingga bermanfaat bagi para muzaki ataupun mustahiq. Dengan sistem pengelolaan yang transparan dan akuntable, serta dikelola dengan baik dan benar, maka hasil itu akan maksimal. “Untuk membantu fakir miskin, baik yang sifatnya ekonomis dengan membantu UKM atau pun membantu secara fisik,” ujarnya.

Ia melanjutkan, saat ini baznas hanya mengelola zakat fitrah belum optimal, karenj belum menyentuh pada pengelolaan zakat mal, profesi dan infak shadaqoh. “Satu lagi raperda inisiatif dewan yang siap dibahas yakni revisi Perda No. 6 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan, ada beberapa usulan yang belum tercover dalam perda,” katanya.

Diantaranya tentang sistim pengupahan, outsourcing perjanjian waktu tertentu, perlindungan pekerja perempuan dan anak. Serta izin mempekerjakan tenaga asing dan tentang Tunjangan Hari Raya (THR). (bbb/yaz)

 

Feeds