Sertifikasi Triwulan Pertama Tepat Waktu

Sertifikasi

Ilustrasi

POJOKSATU.id, CIMAHI-Meski belum mendapatkan SK dari pemerintah pusat terkait pencairan dana sertifikasi, Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Pendidikan Kota Cimahi optimistis mencairkan dana sertifikasi triwulan pertama, sebelum tenggat waktu yang ditetapkan pemerintah pusat pada tanggal 16 April 2015.
Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cimahi, Toto Suharto. Toto mengaku belum mendapat SK dari pemerintah pusat. “Kami masih belum mendapat SK nya dari pusat, kami masih tunggu,” ujarnya, Senin (6/4).
Untuk meredam kekhawatiran guru penerima dana sertifikasi, Toto berjanji akan langsung menindaklanjuti jika SK sudah diterima. Toto memprediksi, SK dari pusat tak lama lagi akan turun. “Ya mungkin sekitar tanggal 10 atau 11 April SK turun, mudah-mudahan,” ujarnya.
Meski begitu Toto mengaku optimis dan yakin bisa mencairkan sebelum tenggat waktu. “Kita pasti langsung menindaklanjuti begitu SK dari pusat, karena hal ini menyangkut kepentingan orang banyak,” pungkasnya.
Sementara itu, dari berbagai informasi yang dihimpun, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menghimbau pemerintah daerah (pemda) segera menyalurkan Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (TPG PNS Daerah) triwulan pertama.
Himbauan tersebut disampaikan mengingat tenggat waktu penyaluran TPG PNS Daerah selambat-lambatnya tanggal 16 April 2015. Sebagai pedoman, pemerintah daerah dapat menggunakan Petunjuk Teknis (Juknis) Penyaluran Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah Melalui Mekanisme Transfer Daerah, yang telah dikeluarkan 31 Januari 2015.
Pembayaran TPG PNS Daerah dialokasi dari APBN kemudian ditransfer ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui mekanisme dana transfer daerah.
Kemendikbud, telah menerbitkan Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) bagi 62.161 guru bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau 57% dari 109.869 total guru yang menjadi sasaran penerbitan SKTP guru bukan PNS. SKTP merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi guru penerima TPG.
Berdasarkan data Kemendikbud, TPG periode triwulan pertama telah disalurkan dan diterima oleh 62.161 guru bukan PNS sejak tanggal 25 Maret 2015. Penyaluran dilakukan dengan mekanisme Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Kemendikbud (P2TK Dikdas Kemendikbud).
Berdasarkan informasi yang dirilis P2TKDikdas pada tanggal 16 Januari 2015 terkait beredarnya berita tentang terjadinya perubahan mekanisme persyaratan, pemberian dan pembayaran tunjangan profesi yang isunya melekat pada gaji, maka diinformasikan bahwa sampai saat ini regulasi terkait dengan isu tersebut belum ada, sehingga dapat dipastikan tidak ada perubahan pada mekanisme persyaratan, pemberian dan pembayaran tunjangan profesi pada tahun 2015.
Penyaluran Tunjangan Profesi Guru atau tunjangan sertifikasi guru tahun 2015 sudah diatur dalam PMK Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer Ke Daerah dan Dana Desa yang diterbitkan pada tanggal 24 Desember 2014 yang ditandatangi Bambang P.S. Brodjonegoro selaku Menteri Keuangan dan telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna L Laoly pada tanggal 24 Desember 2014.
Berdasarkan pasal 21 ayat 1 PMK Nomor 241/PMK.07/2014 dinyatakan bahwa
penyaluran tunjangan profesi (TP) /sertifikasi guru dilakukan secara triwulanan yaitu, Penyaluran (Pencairan) Tunjangan Sertifikasi Guru Triwulan 1 ( I ) bulan Maret, Penyaluran (Pencairan) Tunjangan Sertifikasi Guru Triwulan 2 ( II ) bulan Juni, Penyaluran (Pencairan) Tunjangan Sertifikasi Guru Triwulan 3 ( III ) bulan September, Penyaluran (Pencairan) Tunjangan Sertifikasi Guru Triwulan 4 ( IV ) bulan November.
Begitu pula untuk Dana Tambahan Penghasilan (DTP) guru PNS atau yang dikenal dengan tunjangan non sertifikasi berdasarkan pasal 22 ayat 1 PMK Nomor 241/PMK.07/2014 juga dilakukan secara triwulanan yaitu, Triwulan 1 ( I ) bulan Maret, Triwulan 2 ( II ) bulan Juni, Triwulan 3 ( III ) bulan September, Triwulan 4 ( IV ) bulan November. (bbb/yaz)

 

 

Feeds

WARGA MENOLAK SSA : Spanduk penolakan Sistem Satu Arah (SSA) yang mengatasnamakan Forum RW dan LPM Kelurahan Depok Jaya terpasang di sisi Jalan Nusantara Raya, kemarin malam. Foto : Ahmad Fachry/Radar Depok

Warga Depok Jaya Tolak Sistem Satu Arah

POJOKJABAR.com, DEPOK – Sistem satu arah (SSA) yang diujicoba Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, mulai diprotes. Keladinya, jalan searah tersebut dinilai …