Pengamat Sebut Parpol Lakukan Politik Zig-zag Jelang Pilkada

Ade Yasin dan Iwan Setiawan, saat mendeklarasikan pencalonan sebagai bupati dan wakil bupati Kabupaten Bogor, di Stadion Pakansari, Selasa (9/1/2018). SOFYANSYAH/RADAR BOGOR

Ade Yasin dan Iwan Setiawan, saat mendeklarasikan pencalonan sebagai bupati dan wakil bupati Kabupaten Bogor, di Stadion Pakansari, Selasa (9/1/2018). SOFYANSYAH/RADAR BOGOR

POJOKJABAR.com, BOGOR – Koalisi partai politik jelang Pilgub Jabar, dan pilkada kota/kabupaten Bogor sudah terlihat. Yang menarik, koalisi partai ini ternyata jauh dari perkiraan banyak kalangan.

Bahkan, tidak sedikit kejutan terjadi. Misal di Pilgub Jabar. Gerindra memutuskan berkoalisi dengan PKS. Golkar dengan Demokrat, PPP-Nasdem, PKB dan Hanura, serta PDIP yang mengusung TB Hasanudin-Anton Charlyan.

Begitupun di pilkada kabupaten dan Kota Bogor. Koalisi yang tercipta ternyata berbeda dengan yang terjadi di Pilgub Jabar.

Pengamat politik Yusfitriadi, menyebut jika partai politik saat ini melakukan politik zig-zag. Artinya, linieritas koalisi sangat berbeda dan tidak memiliki benang merah antara koalisi di pusat, provinsi, serta kota dan kabupaten.

Yusfitriadi mencontohkan koalisi di Pilgub Jabar. “ Di Jawa Barat Gerindra berkoalisi dengan PKS. Sementara di Kabupaten Bogor Gerindra dengan PPP,” kata Yusfitriadi, Selasa (9/1/2018).

Begitupun di Kota Bogor. PKS memutuskan berkoalisi dengan PPP, sementara di pusat memilih dengan Nasdem. “Ini akan menimbulkan masalah serius,” terang Yusfitriadi.

Yusfitriadi, menyebut masalah ini berpotensi memicu konflik di internal pasangan calon. Selanjutnya, ia membagi masalah tersebut ke dalam dua kategori, jangka pendek dan jangka panjang.

“ Masalah jangka pendeknya, pasangan calon akan kesulitan mengambil, dan merebut simpati masyarakat,” katanya.

Ia mencontohkan pasangan Ade Yasin-Iwan Setiawan. Kesulitan mengambil simpati ini akan terjadi ketika keduanya yang notabene ketua partai melakukan kampanye untuk provinsi.

“ Di sini, Ade Yasin harus mengkampanyekan Ridwan Kamil, sementara Iwan harus mengkampanyekan Sudrajat. Sudah pasti masyarakat akan bingung, mereka mau pilih siapa. Begitupun di kota,” tuturnya.

Masalah jangka panjangnya, kata dia, akan terjadi saat Pilpres 2019. Sudah dipastikan, pasangan yang menang di Pilgub Jabar maupun pilkada kota/kabupaten, akan mengambil cuti untuk ikut mengkampanyekan calon yang diusung partainya.

“ Pasti perbedaan akan terjadi, bupati, walikota bahkan gubernur dan wakilnya, masing-masing berbeda kampanyenya. Ini juga akan membuat bingung masyarakat,” pungkas Ketua STKIP Muhammadiyah Bogor ini.

(dkw/pojokjabar)


loading...

Feeds