Pilkada Purwakarta: Kemenangan Anne-Aming Terusik, Panwaslu-Gakkumdu Bahas Pelanggaran Pilkada

RAPAT: Panwaslu dan Gakkumdu membahas laporan dugaan empat pelanggaran pilkada. Dari sejumlah dugaan pelanggaran yang dilaporkan, ada yang mengandung unsur pidana. Gani/Radar Karawang

RAPAT: Panwaslu dan Gakkumdu membahas laporan dugaan empat pelanggaran pilkada. Dari sejumlah dugaan pelanggaran yang dilaporkan, ada yang mengandung unsur pidana. Gani/Radar Karawang

Cari Aman

POJOKJABAR.com, PURWAKARTA – Kemenangan Anne Ratna Mustika- Aming di Pilkada Purwakarta ternoda oleh adanya dugaan pelanggaran pemilu.

Saat ini, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Purwakarta bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari unsur Kepolisian dan Kejaksaan Negeri, tengah menindak lanjuti sejumlah laporan dugaan pelanggaran pemilu yang disampaikan tim paslon Pilkada Purwakarta, Zainal Arifin-Luthfi Bamala (Zalu).

Ketua Panwaslu kabupaten Purwakarta Oyang ST mengatakan, laporan yang masuk ke Panwaslu terkait dugaan pelanggaran pilkada, tengah dikaji dan didalami apakah terindikasi adanya pelanggaran pidana pemilu atau tidak. Menurutnya, empat dari lima laporan tersebut hampir rampung dan telah diproses bersama Gakkumdu.

”Laporan itu sedang kita bahas bersama Gakkumdu, kalau sudah ada hasilnya nanti kita sampaikan secepatnya kepada pihak pelapor,” ujar Oyang, kepada awak media.

Ia menjelaskan, empat laporan tadi dibahas bersama adalah yang pertama soal kasus dugaan penggelembungan suara, kedua pembukaan kotak suara, kemudian ketiga soal sikap ketua KPU yang diduga melindungi praktik dugaan pelanggaran tersebut.

Sementara laporan yang keempat, sambung dia, yaitu soal kasus yang dilaporkan di Kecamatan Sukasari menyangkut adanya pengumpulan C6 oleh terlapor.

”Keempat kasus itu kita sudah bahas dengan Gakkumdu, kita ambil datanya dari sejumlah dokumen, dan hasil dari pada kajian yang kita peroleh, maka kita akan bahas melalui rapat pleno tingkat kabupaten untuk selanjutnya akan kita sampaikan kepada pihak terlapor,” ucapnya.

Saat ditanya lebih jauh apakah ada indikasi unsur pidana atau tidak, ia mengatakan, ketika ini dibahas bersama Gakkumdu berarti potensi pelanggaran pidananya itu ada.

Namun apakah statusnya ini naik ke tingkat penyidikan atau tidak nanti akan dibahas dalam rapat pleno. ”Yang pasti kita bekerja secara marathon bersama tim untuk menuntaskan ini sebagai mana komitmen kita di panwaslu,” ujarnya.

(RK/gan/pojokjabar)


loading...

Feeds