Hak Pilih 200 Warga Bekasi Belum Tercatat DPS di KPU

Ilustrasi.

Ilustrasi.

POJOKJABAR.com, BEKASI – Sedikitnya 200 warga Kota Bekasi mempunyai hak pilih tak tercatat dalam daftar pemilih sementara (DPS) di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi untuk pemilihan kepala daerah serentak pada Juni mendatang. Selain itu juga masih terdapat 8.789 warga yang belum mempunyai e-KTP.

“Akan diinput sampai penetapan daftar pemilih tetap (DPT) pada 10 April mendatang,” kata Komisioner KPU Kota Bekasi, Syafrudin di Bekasi, kemarin.

DPS ditetapkan saat ini sebanyak 1.383.018 pemilih. Penetapan melalui rapat pleno pada akhir pekan lalu. Jumlah itu jauh lebih sedikit dibanding yang diproyeksikan sebelumnya sebanyak 1,8 juta penduduk Kota Bekasi.

“Banyak yang belum terinput, lantaran terbentur dengan waktu yang mepet, serta kurangnya prasarana seperti perangkat komputer,” kata dia.

Ia mengatakan, proyeksi daftar pemilih tetap menurun, diperkirakan hanya mencapai 1,5 juta. Padahal, sebelumnya diproyeksinya mencapai 1,8 juta.

Menurut dia, penyebab menurunnya proyeksi itu karena ditemukan banyak data ganda, dan penyebab lainnya.

“Bagi yang belum keinput, tetap bisa mencoblos. Syarat sahnya yakni mempunyai identitas Kota Bekasi secara elektronik, atau minimal sudah direkam,” katanya.

Sementara, Ketua KPU Kota Bekasi, Ucu Asmara Sandi menyatakan surat keterangan (suket) pengganti KTP elektronik yang bisa digunakan untuk menggunakan hak pilih di pilkada adalah suket perorangan. Suket kolektif tidak bisa dipakai.

“Tidak bisa (suket kolektif), dan itu ketentuannya baru 2018 sehingga tidak bisa suket kolektif. Suket kolektif dimungkinkan untuk pemilih tersebut masuk dalam DPT (daftar pemilih tetap), tapi untuk hak memilihnya diperlukan suket by name per orang,” katanya.

Sebab, lanjutnya, suket kolektif akan berpotensi menimbulkan masalah. Karena itu, KPU berharap suket dibuat perorangan.

“Kalau suketnya itu secara kolektif bagaimana bisa dibuat atau digunakan secara per orang tidak kolektif, itu ada potensi bermasalah nantinya,” tuturnya.

Menurut Ucu, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi, maka penduduk yang belum berusia 17 tahun belum diperbolehkan diterbitkan e-KTP.

“Solusi atas hal ini, supaya pemilih pemula tersebut dapat menggunakan hak pilihnya, maka pemilih tersebut dapat diterbitkan Surat Keterangan Pengganti e-KTP,” terangnya.

(sar)


loading...

Feeds

Masyarakat saat mengikuti pelatihan yang di adakan Cirebon Power. Foto: mik/pojokjabar.com

Berdayakan Masyarakat Lewat Program Vokasi

POJOKJABAR.com, CIREBON – Cirebon Power melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui program keahlian. Pendidikan dan pelatihan (Diklat) Vokasi – Teknisi Instalasi Listrik …