Ketum LRJ Bantah Pernyataan Mochtar Mohamad Ini

Mochtar Mohammad .

Mochtar Mohammad .

POJOKJABAR.com, BEKASI – Ketua Umum Laskar Rakyat Jokowi (LRJ), Riano Oscha, membantah pernyataan bakal calon Wali Kota Bekasi Mochtar Mohamad yang menyebut LRJ telah dibubarkan. Menurutnya, perkumpulan relawan tersebut diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, dan tidak berkaitan dengan Mochtar Mohamad.

“Mungkin yang dimaksud Mochtar bukan LRJ tapi Laskar Jokowi buatan dia. Ya kalau itu memang dia bubarkan karena tidak pernah diakui sebagai relawan Jokowi. Jadi bukan Laskar Rakyat Jokowi tapi Laskar Jokowi punya M2 (Mochtar Mohamad) yang dia pernah bubarkan,” ungkapnya.

Riano mendukung penuh pernyataan Ketua LRJ Kota Bekasi Anton yang mengatakan pengusulan Mochtar Mohamad sebagai calon kepala daerah di Kota Bekasi akan menyakitkan hati warga Kota Bekasi. Karena kata dia, Mochtar pernah melakukan tindak pidana korupsi ketika menjadi Wali Kota Bekasi.

Menurutnya, wajar jika LRJ Kota Bekasi berpendapat hal itu tidak senafas dengan Nawacita pemerintahan Jokowi. Meski demikian, ia tak membantah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membolehkan mantan narapidana dicalonkan sebagai kepala daerah.

“Poin dua dari Nawacita itu adalah ingin menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan dapat dipercaya. Nah silakan dicermati poin dua itu,” ucapnya.

“Boleh. Tetapi dengan syarat KPU harus mengumumkan dan mensosialisasikan bahwa yang bersangkutan adalah mantan napi korupsi dan Mochtar juga harus deklir sebagai mantan napi agar publik semua tahu, sehingga masyarakat pemilih tidak membeli kucing dalam
karung,” ungkapnya.

LRJ, lanjut Riano, juga akan ikut berpartisipasi membantu KPU mensosialisasikan kepada masyarakat jika ada calon kepala daerah yang berstatus mantan narapidana korupsi.

“Kita akan membantu KPU dalam sosialisasi mantan koruptor ini di seluruh Indonesia termasuk Kota Bekasi agar hak pemilih untuk tahu terpenuhi,” tuturnya.

Kata dia, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri selalu mengatakan partainya tidak akan berkompromi dengan kader yang terjerat kasus korupsi dalam perjalanan karirnya. Partai pun akan memberikan sanksi tegas hingga pada pemecatan.

Menurut Riano, instruksi Megawati mencerminkan bahwa PDIP berkepentingan terciptanya iklim politik dan tata kelola pemerintahan yang bersih, terpercaya dan jauh dari praktik korupsi.

“Ibu Megawati menyampaikan, partai akan memberikan sanksi tegas bagi kader-kader partai yang terlibat korupsi dengan memberikan sanksi pemecatan,” katanya.
Terpisah, bakal calon Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad, tak mau memusingkan persoalan tersebut. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat siapa yang layak memimpin Kota Bekasi lima tahun ke depan.

“Masyarakat bisa menilai. Jadi saya tidak mau ambil pusing. Saya tetap optimis direkomendasi oleh partai maju pada Pilkada Kota Bekasi,” tuturnya.

Saat ini Mochtar masih disibukkan dengan mencari calon pendamping untuk tampil di Pilkada Kota Bekasi tahun depan.

“Tinggal mencari calon wakil saja. Ini sedang penjajakan dengan beberapa nama,” ucapnya.

(sar)


loading...

Feeds

Ayi Hambali (kemeja hijau) dan tim tengah melakukan pendaftaran di kantor KPU Jawa Barat di Bandung. Foto: Dede/pojokjabar.com

Ayi Hambali Siap Maju Kembali

POJOKJABAR.com, CIREBON– Anggota DPD RI perwakilan Jawa Barat, yang juga ketua Yayasan Pondok Pesantran Al Falah, Dago, Bandung berniat kembali …