Baliho “Hasanah” Disepanjang Jalan Kabupaten Bekasi Dicopot, PDIP Menolak

Yaya Ropandi

Yaya Ropandi

POJOKJABAR.com, CIKARANG PUSAT – Badan Pemenangan Pemilu DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi tidak terima spanduk bakal paslon TB Hasanudin-Anton Charliyan (Hasanah) yang tersebar di sejumlah kecamatan dicabut Satpol PP Kabupaten Bekasi.

Ketua BP Pemilu DPC PDI P Kabupaten Bekasi, Yaya Ropandi mengatakan, pihaknya menolak penertiban yang dilakukan Pemkab Bekasi.

“Alasannya, sampai saat ini belum ada yang dilanggar pasangan Hasanah karena sampai saat ini nomor urut belum ada,” katanya saat ditemui.

Dia menyatakan, pemasangan spanduk ataupun baliho itu dilakukan untuk mensosialisasikan bakal paslon dan juga pelaksanaan Pilgub Jabar. Pasalnya, kata Yaya, belum ada spanduk resmi pencalonan yang dikeluarkan oleh penyelenggara.

“Spanduk pasangan calon sebaiknya tidak diturunin sampai alat peraga yang disiapkan oleh KPU dipasang. Kurang elok kalau hari ini spanduk pasangan calon dicopot sementara sosialisasi kepada masyarakat kan kurang,” ucapnya.

Menanggapi kritikan itu, Kepala Satpol PP Kabupaten Bekasi Hudaya mengatakan, penertiban yang dilakukan pihaknya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Karena, sebelum penetapan paslon, Senin (12/2/2018), penertiban merupakan kewenangan Pemkab Bekasi.

Kata dia, pihaknya mengambil tindakan setelah berkordinasi dengan Panwaslu Kabupaten Bekasi.

“Keluhan tentang banyaknya Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai aturan itu kan sudah banyak. Kita menindaklanjuti menggunakan perda ketentraman dan ketertiban umum,” tambahnya.

Ia mengatakan, spanduk dan baliho yang dicabut yang tidak berizin. Sehingga, spanduk komersil yang tidak berizin juga dicabut oleh pihaknya. “Kan tidak ada izinnya itu, memang kita hasil keputusan rapat dan Panwaslu sudah mengirimkan pemberitahuan ke seluruh parpol dan gabungan parpol untuk mencopot sendiri tanda-tanda APK dari Paslon yang tidak sesuai dengan aturan, apabila tidak maka ditindak sesuai peraturan yang berlaku,” paparnya.

“Kalau yang ada pajaknya kan ada cap dan stempelnya dan ini hampir semua enggak ada di kita. Kan ini pajak daerah tidak masuk, makanya kita berusaha sedikit-sedikit untuk melakukan itu,” tandas Hudaya.

(neo)


loading...

Feeds