PKS Ancam Gerindra Jelang Pilgub Jabar

Ketua DPD Gerindra Jabar, Mulyadi (kiri), saat memberikan keterangan kepada media. IST

Ketua DPD Gerindra Jabar, Mulyadi (kiri), saat memberikan keterangan kepada media. IST

POJOKJABAR.com, BANDUNG – Hubungan Gerindra dan PKS makin memanas jelang Pilgub Jawa Barat (Jabar). Perseteruan kedua partai ini bermula ketika Ketua DPD Gerindra Jawa Barat (Jabar), Mulyadi, mencabut dukungan duet Deddy Mizwar (Demiz)-Ahmad Syaikhu di Pilgub Jabar.

Kabarnya PKS mengancam akan menceraikan Gerindra di Pilpres 2019 mendatang, jika partai berlambang kepala Garuda itu tetap keukeuh mencabut dukungan duet Deddy-Syaikhu, dan menghitung ulang kans Demz-Syaikhu di Pilgub Jabar.

Namun, ancaman itu tidak menyurutkan niat Mulyadi mengubah keputusannya itu. “ Saya tetap pada keputusan saya,” kata Mulyadi.

Mulyadi  pun berpandangan, kemungkinan yang terjadi di Pilpres 2019, masih sangat dinamis. Ia pun merujuk pada proses judicial review yang saat ini masih berjalan di Mahkamah Konstitusi (MK).

“ Bisa saja dibatalkan tanpa ada syarat presidential threshold 20 persen,” terang Mulyadi.

Mulyadi tidak mempersoalkan ancaman PKS yang akan meninggalkan Gerindra di Pilpres 2019. Sebaliknya, Mulyadi memberi saran kepada DPP Gerinda untuk menjalin komunikasi dan koalisi dengan partai lain.

“ Masih banyak partai lain yang bisa diajak koalisi. Ini demi kepentingan bangsa,” katanya.

Tidak menutup kemungkinan Gerindra akan berkoalisi dengan Demokrat dan PAN. “ saya kira Demokrat dan PAN pasti bisa bersama-sama berjuang bersama Gerindra,” tutur Mulyadi.

Pencabutan dukungan Deddy-Syaikhu di Pilgub Jabar ini makin menguat setelah DPP Gerindra berencana menghitung ulang kans keduanya pasangan tersebut.

“ Ada kemungkinan Gerindra meninggalkan PKS. Kebetulan DPD punya alternatif lain (calon),” terang Waketum DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, kepada wartawan.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, sebelumnya mempersilakan Gerindra melakukan pertimbangan ulang pengusungan Demiz-Syaiku. Namun, ia memperingatkan Gerindra di Pilpres 2019.

“ Setiap partai punya perhitungan. PKS itu perhitungan jelas bahwa Jabar ini fungsi 2019. Itu hak Gerindra, tapi pikirkan untuk 2019 (pilpres),” katanya. Mardani.

(dkw)


loading...

Feeds

SISA KEBAKARAN: Pegawai Negeri Sipil (PNS) melintasi gedung Pemerintah Kota Bekasi yang merupakan sisa kebakaran beberapa waktu lalu.  Sementara untuk perbaikannya baru dilakukan pada 2016 mendatang, termasuk ruangan sekda. Foto ini diambil, Selasa (6/10).  ARIESANT/RADAR BEKASI

Jabatan Sekda Diprediksi Kosong 4 Bulan

Jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi diprediksi bakal kosong selama empat bulan. Pemicunya, Rayendra Sukarmadji selaku birokrat tertinggi di Kota …
Pelantikan Rahmat-Tri Tunggu Keputusan Pemerintah Pusat

Ada 713 Bacaleg di Kota Bekasi

Sebanyak 713 bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dari 16 partai politik, mendaftar ke KPU Kota Bekasi untuk menjadi anggota DPRD …