Manajemen Persib Lancarkan Terobosan Hukum

Kuswara S. Taryono (kanan) keberatan kepada putusan Komdis yang akan dituangkan dalam surat yang khusus diakan ajukan ke komunitas dan instansi yang kompeten.

Kuswara S. Taryono (kanan) keberatan kepada putusan Komdis yang akan dituangkan dalam surat yang khusus diakan ajukan ke komunitas dan instansi yang kompeten.

POJOKJABAR.com, BANDUNG – Manajemen Persib menilai hukuman denda sebagai pelanggaran yang dilakukan pada konfigurasi ‘Save Rohingya’ tak layak diberikan. Sebab Aksi ditunjukan Bobotoh atas keprihatinannya terhadap pembantaian kepada etnis Rohingya ialah murni sebagai bentuk solidaritas mereka terhadap sesama manusia.

Kuswara S. Taryono selaku Komisaris PT. PBB meminta Komisi Disiplin PSSI untuk hati-hati saat membuat keputusan. Soalnya sidang kasus yang dihadapi kali ini menyangkut hal yang sensitif, Sebab selain krisis kemanusiaan, pembantaian juga ditujukan pada masyarakat Muslim.

“Kami paham dan menghargai adanya keputusan ini, tapi karena ini menjadi isu yang sangat sensitif, apalagi kita tahu bahwa kepedulian masyarakat, khususunya Muslim kepada Rohingya sedemikian besar karena menyangkut dari sisi keagamaan,” ujar Kuswara dalam wawancara di Graha Persib, Kamis (21/9/2017).

Ia mengatakan, akan mengajukan upaya hukum terkait hukuman ini. Dirinya sedang mengkaji pertimbangan-pertimbangan hukum terhadap sidang keputusan Komdis tersebut. Kuswara pun menyebutnya sebagai aksi terobosan hukum.

“Oleh karena itu, keberatan kepada putusan Komdis ini akan kami tuangkan dalam surat yang khusus diakan ajukan ke komunitas dan instansi yang kompeten. Dalam hal ini, kami akan ajukan semacam dalam istilah hukumnya terobosan hukum,” jelasnnya.

Dia berencana untuk mengambil tindakan ini sebab keputusan dari Komdis PSSI menyebutkan hukumnan ini tidak bisa dibanding. Pada surat yang dialamatkan pada manajemen Persib, hukuman dari PSSI terkait koreo yang dianggap memuat pesan di luar sepakbola itu tertulis Persib harus membayar denda Rp 50 juta dan tidak bisa banding.

“Kenapa saya katakan terobosan hukum, karena walaupun keputusan Komdis ini tidak bisa dibanding, tetapi kami akan lakukan upaya hukum. Bahkan kalau perlu kami pun akan melakukan kajian karena terus terang cukup banyak ahli hukum yang menyampaikan pendapat kepada kami yang intinya menyayangkan keputusan tersebut,” ujar Kuswara.

“Jadi keberatan-keberatan dalam kaitannya Komdis itu kami akan tuangkan di dalam memory dan memory ini akan kami berikan pada komite banding. Memang ini cukup kontroversial karena ada yang berpendapat ini tidak bisa dibanding,” pungkasnya.

 

(apt/net)


loading...

Feeds

SISA KEBAKARAN: Pegawai Negeri Sipil (PNS) melintasi gedung Pemerintah Kota Bekasi yang merupakan sisa kebakaran beberapa waktu lalu.  Sementara untuk perbaikannya baru dilakukan pada 2016 mendatang, termasuk ruangan sekda. Foto ini diambil, Selasa (6/10).  ARIESANT/RADAR BEKASI

Jabatan Sekda Diprediksi Kosong 4 Bulan

Jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi diprediksi bakal kosong selama empat bulan. Pemicunya, Rayendra Sukarmadji selaku birokrat tertinggi di Kota …
Pelantikan Rahmat-Tri Tunggu Keputusan Pemerintah Pusat

Ada 713 Bacaleg di Kota Bekasi

Sebanyak 713 bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dari 16 partai politik, mendaftar ke KPU Kota Bekasi untuk menjadi anggota DPRD …