Polemik BPNT di Kecamatan Jatisari Karawang Selangkah Lagi Tuntas

RAPAT : Rapat pembahasan BPNT di aula kantor Kepala Desa Situdam yang dipimpin oleh pihak Dinas Sosial Kabupaten Karawang. Fauzi/Radar Karawang

RAPAT : Rapat pembahasan BPNT di aula kantor Kepala Desa Situdam yang dipimpin oleh pihak Dinas Sosial Kabupaten Karawang. Fauzi/Radar Karawang

POJOKJABAR.com, KARAWANG – Akibat ramainya persoalan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Jatisari. Dinas Sosial Kabupaten Karawang langsung turun tangan untuk membereskan persoalan tersebut, terutama perselisihan antara Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Program Keluarga Harapan (PKH) dan kepala desa, Selasa (10/7).

Rapat khusus pembahasan BPNT tersebut digelar di Kantor Desa Situdam Kecamatan Jatisari dan dipimpin oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Dinas Sosial Karawang, Danilaga.

Terlihat sejumlah kepala desa, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) wilayah Jatisari.

Rapat berjalan cukup alot dan ramai, sejumlah pertanyaan dan kejanggalan dilontarkan oleh para kepala desa. Namun pada akhirnya kepala desa bersepakat agar proses penyaluran BPNT bisa dipantau juga oleh kepala desa, maka yang menyuplai beras adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di masing-masing setiap desa, mengingat secara struktur kepala desa merupakan komisaris di BUMDes.

”Harus ditegaskan, kalau ada persoalan apa-apa pasti kades yang disalahkan. Maka kami minta BUMDes dijadikan penyuplai beras disetiap e-warong yang ada di masing-masing desa,” pinta Wawan, Kepala Desa Pacing.

Karena, tambahnya, dengan demikian, kepala desa bisa ikut mamantau kualitas beras yang akan didistribusikan kepada setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT tersebut.

”Sebelum ramai, kades tidak pernah dilibatkan. Bahkan seolah digelapkan oleh TKSK terkait informasi BPNT,” ujarnya.


loading...

Feeds