Akibat Salah Administrasi Kependudukan, 4.728 Kepala Keluarga di Karawang Belum Terima Kartu BPNT

Kartu BPNT

Kartu BPNT

POJOKJABAR.com, KARAWANG – Sekitar 4.728 kepala keluarga di seluruh desa se- Kabupaten Karawang hingga saat ini belum mendapatkan kartu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Hal tersebut karena beberapa faktor, diantaranya data identitas penerima manfaat kurang lengkap yang secara tidak langsung membuat kegaduhan di tubuh pemerintah desa itu sendiri.

Diakui Sekretaris Dinas Sosial (Dinsos) Karawang, Nugraha, masih terdapat selisih kekurangan dalam pencetakan kartu yang dilakukan oleh pihak bank. Sampai saat ini terdapat kurang lebih 4.728 kepala keluarga yang belum mendapatkan kartu BPNT.

”Dikarenakan data identitas keluarga penerima manfaat belum lengkap, seperti tidak adanya nomor NIK dan tanggal lahir,” ungkapnya.

Selain itu dirinya juga mengakui, saat ini data yang diperoleh berdasarkan hasil validasi yang dilakukan tahun 2015. Atas instruksi Bupati Karawang, pihaknya mengimbau kepada seluruh kepala desa agar segera mendata ulang masyarakatnya yang akan menerima program BPNT.

Sebelumnya pemerintah desa se-Kabupaten Karawang keluhkan data pemerima BPNT yang hingga saat ini dinilai masih rancu dan tidak sesuai dengan data di tiap-tiap desa.

Pemdes juga mengeluhkan penyaluran beras program BPNT yang di lakukan oleh pihak kecamatan yang di duga terjadi kongkalikong antara pihak kecamatan dengan pihak bank.

Saat itu ketua Apdesi Karawang, Sukarya WK, selain mengeluhkan kekurangan data penerima manfaat, pihaknya juga mengeluhkan tentang kewenangan pihak kecamatan yang menunjuk E-Warung tanpa sepengetahuan kepala desa.

”Lebih parahnya, harga yang di tentukan oleh pihak kecamatan lebih tinggi dari harga umum yang mematok harga Rp 11 ribu/kilogram,” katanya kepada Radar Karawang (Pojoksatu.id Group).

Kerancuan data, karena tidak validnya data penerima manfaat membuat kisruh di tingkat pemerintah desa. Pasalnya, banyak masyarakat kurang mampu yang mengeluhkan tidak mendapatkan bantuan program tersebut.

Hal tersebut di perparah dengan sistem pendistribusian beras BPNT yang di duga di lakukan oleh oknum pemerintah kecamatan.

(RK/rok/pojokjabar)


loading...

Feeds