Ratusan Buruh Geruduk Kantor Disnakertrans Cirebon, Ini Tuntutannya

Ratusan buruh yang tergabung dalam organisasi Federasi Pekerja Metal Indonesia (FPMI) melakukan unjuk rasa di depan kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Cirebon. Mereka menuntut tentang kebijakan besaran upah minimum 1,8 juta rupiah tidak sesuai Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

Ratusan buruh yang tergabung dalam organisasi Federasi Pekerja Metal Indonesia (FPMI) melakukan unjuk rasa di depan kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Cirebon. Mereka menuntut tentang kebijakan besaran upah minimum 1,8 juta rupiah tidak sesuai Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

POJOKJABAR.com, CIREBON- Ratusan buruh yang tergabung dalam organisasi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) berunjuk rasa menolak Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 tahun 2015 tentang pengupahan di kantor Disnakertrans, Jalan Cipto Mangun Kusumo, Kota Cirebon, Senin (13/11/2017).

Koordinator aksi, Rano Sudibyo, mengatakan unjuk rasa ini untuk menuntut kebijakan besaran upah minimum yang diterapkan pemerintah setempat saat sidang Pleno.

“Waktu itu putusan Pleno besaran upah minimum yang diterapkan pemerintah merupakan keputusan sepihak dan tidak melibatkan buruh,” kata Rano Sudibyo, kepada Pojokjabar.

Retno mengatakan, bahwa kenaikan upah yang disetujui dalam sidang Pleno tersebut sebesar 1,8 juta rupiah merupakan kajian yang tidak didasari pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

“Kebutuhan Hidup Layak (KHL) itu jika disurvei mengacu pada besaran 3,2 juta rupiah. Kenapa yang disetujui saat sidang Pleno hanya 1,8 juta rupiah. Ini jelas tidak sesuai dengan KHL,” ucapnya dengan nada kesal.

Sementara itu, peserta aksi buruh ini dijaga ketat puluhan polisi dari Polres Cirebon dibantu Satpol PP serta mendatangkan 1 buah mobil water canon.

(alw/pojokjabar)


loading...

Feeds