Sopir Angkot Kota Cirebon Dibebaskan Biaya KIR, Sopir di Kabupaten Resah Merasa Tak Adil

supir angkot sdi Cirebon minta pemerintah hentikan operasional transportasi online (ilustrasi)

supir angkot sdi Cirebon minta pemerintah hentikan operasional transportasi online (ilustrasi)

POJOKJABAR.com, CIREBON – Kesepakatan terkait pembebasan biaya KIR mobil Angkutan Kota (Angkot) yang tertuang dalam poin damai dengan Driver Angkutan Online di Kota Cirebon, membuat Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten Cirebon, Abraham Muhamad ikut berkomentar.

Pasalnya, dikatakan Abraham, poin keempat perjanjian kesepakatan para sopir Angkot dan Angkutan Online yang kurang lebih membebaskan biaya KIR mobil Angkot, berdampak pada opini sopir Angkot di Kabupaten Cirebon.

“Aturan tersebut tidak akan kami ikuti. Terserah. Kami akan tegas. Cuma, di kalangan sopir Angkot Kabupaten Cirebon muncul opini tersebut,” terang Abraham Muhammad, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten Cirebon, saat ditemui Pojokjabar di ruangannya, Rabu (11/10/2017).

Dikatakan Abraham, pihaknya tetap akan mempertahankan peraturan dan perundang-undangan tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berlaku di Kabupaten Cirebon.

“Seperti diketahui, kita ini terikat dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Yang jelas, kami akan berpegang regulasi itu,” lanjut Abraham.

Di pihak lain, Walikota Cirebon, Nasrudin Azis, dirinya membebaskan biaya KIR karena dari Pemkot Cirebon punya aturan. Dikatakannya, pembebasan biaya pajak daerah di Kota Cirebon biasa terjadi.

“Kami melakukan itu bukan tanpa sebab. Kami juga punya dasar. Buktinya, pembebasan lahan yang di rel kereta Kejaksan itu, bukankah kami yang membayar,” jelas Azis.

 

(alw/pojokjabar)



loading...

Feeds