Pelabuhan Cilamaya di Karawang Batal, Calo Tanah Gigit Jari

Pelabuhan Cilamaya, Berita Terkini Karawang

Ilustrasi pelabuhan. | Foto: Dokumen

POJOKSATU.id, KARAWANG – Para spekulan tanah alias calo tanah dipastikan gigit jari karena pemerintah  membatalkan membangun Pelabuhan Cilamaya, Kabupaten Karawang. Keputusan pemerintah ini juga sekaligus memutus pro-kontra pembangunan pelabuhan tersebut di lepas Pantai Kalenkalong, Desa Tanjungjaya, Kecamatan Tempuran.

Pelabuhan Cilamaya yang merupakan megaproyek yang kontroversial selama lima tahun terakhir itu diputuskan batal dalam rapat tertutup selama 1 jam di Aula Kantor Desa Tanjungjaya, Kecamatan Tempuran, Kamis (4/4) pagi.

Sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Karawang mendadak mengerutkan keningnya saat sang Wapres beserta rombongan mengakhiri rapat, dan hendak konferensi pers bersama sejumlah awak media. Sebut saja Ketua DPRD Toto Suripto yang keluar lebih awal saat rapat keputusan pelabuhan masih berlangsung.

Dengan penuh kekecewaan Toto curhatkan isi rapat tersebut kepada Komandan Kodim 0604 Letkol Wahyu Widodo, yang kebetulan berada di luar Aula Kantor Desa Tanjungjaya. Begitupun dengn Plt Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana yang sebelumnya ambisius mensosialisasikan bakal hadirnya Pelabuhan Cilamaya, raut mukanya mengkerut penuh keringat dan saling berbisik dengan Kades Sumberjaya Ebod, yang serius mengikuti apa yang dikatakan Jusuf Kalla.

Pantas saja, setelah sejam lebih rapat, wakil dari Presiden Joko Widodo itu mengungkapkan keputusan yang mengejutkan di hadapan masyarakat Tempuran yang memadati halaman depan kantor Desa Tanjungjaya. JK yang didampingi Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi, Direktur Utama PT Pertamina Dwi Soetjipto dan Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar, itu menyatakan bahwa Pelabuhan Cilamaya akan tetap dibangun, tapi digeser ke arah timur antara Subang dan Indramayu.

Berikut alasan Jk kepada awak media, pertama, dirinya menilai Provinsi Jawa Barat merupakan daerah industri yang maju dan akan terus berkembang, karenanya dibutuhkan pelabuhan untuk penyangga industri. Bukan saja di Karawang tetapi juga dari Bekasi, tak heran jika pelabuhan dibangun itu akan lebih bagus karena aksesnya jauh lebih efisien daripada harus menempuh perjalanan ke Jakarta yang ratusan kilometer.

“Apapun caranya Indonesia butuh pelabuhan, ini harus cepat,” ujarnya.

Kemudian,  tambah JK, industri di Karawang ini tidak bisa lepas pula dari minyak dan gas yang menghasilkan pemasukan negara yang terus  meningkat. Itu perlu dijaga, makanya pelabuhan itu memang sangat dibutuhkan oleh industri, akan tetapi minyak dan gas juga lebih dibutuhkan.

Disini, lanjut JK, pemerintah mencari titik temunya. Atas dasar itu, dirinya langsung meninjau lokasi di udara memang banyak titik-titik pengeboran, oleh sebab itu pembangunan pelabuhan yang diagendakan pemerintah pusat ini harus diputuskan secepatnya. Hanya saja, melihat kondisi yang ada harus digeser ke daerah yang aman dan tidak mengganggu produksi migas.

JK yang terus dicecar wartawan terkait dimana lokasi pasti penggeserannya akhirnya menjawab. Yang pasti, tandas JK, cukup jauh lagi yaitu wilayah yang aman dan tidak mengganggu anjungan pipa Pertamina, tepatnya ke arah timur yaitu antara Subang dan Indramayu.

“Pelabuhan bukan tidak jadi dibangun, tapi saya tidak bisa bayangkan jika produksi migas terganggu, karena hal itu harus bisa dikembangkan lagi,” ujarnya.

JK menambahkan, kedepan area atau luas wilayah pelabuhan tetap yang bisa menampung 5 juta penumpang per tahun, hampir sama dengan Tanjung Priok saat ini.

Disinggung polemik yang panjang dan kajian yang bertahun-tahun, Jk menilai Pelabuhan Cilamaya baru rencana karena belum ada apa-apa. “Meski di Cilamaya sampai ada kajian tol pelabuhan, semua pelabuhan memang perlu jalan masuk yang elevated. Nanti kalau digeser ke Subang juga bisa dibangun jalan Cikampek-Palimanan. Demi keamanan industri Migas dan demi keberlangsungan produksi, ya lokasinya harus berubah,” pungkasnya.

Pernyataan Jusuf Kalla langsung mendapat respon pasrah dari Pemkab Karawang, yang selama ini yakin bahwa pelabuhan bakal hadir di Karawang. Dikatakan Cellica, pihaknya saat ini tidak bicara untung rugi jika pelabuhan batal di Tempuran, karena keputusan pusat itu didasari atas kajian-kajian yang matang, yang diperkirakan tidak banyak merugikan negara. Apalagi soal pelabuhan ini adalah kewenangan pemerintah pusat.

“Pada prinsipnya tetap mendukung apapun yang menjadi kebijakan dari pusat,” tuturnya.

Pembatalan Pelabuhan Cilamaya ini langsung disahut Dirut PT Pertamina Dwi Soetjipto. Dia mengatakan, BUMN yang bergerak di bidang minyak dan gas itu sejak awal sudah menyatakan keberatannya karena bisa mengganggu distribusi pipa gas (Offshore North West Java) di kawasan tersebut.

“Kami (Pertamina) sejauh ini ikut saja apa kata pemerintah. Sejak awal kami sudah sampaikan kondisi di lapangan seperti apa,” ujarnya.
Terkait rencana penggeseran lokasi pembangunan pelabuhan ke arah Timur, menurut Dwi, sudah tepat dibanding harus memaksakan membangun di Cilamaya, yang lokasinya ramai. Mantan dirut PT Semen Indonesia ini menilai lokasi yang tepat untuk membangun pelabuhan yakni di Subang atau di Indramayu.

“Kita setuju. Lebih aman kalau di Subang atau di Indramayu. Perhitungannya, lebih enggak membahayakan infrastruktur ONWJ, pipa dan platform juga akan aman,” ungkapnya.

(rud/raka)

Feeds