Denda Rp20 Juta Jika Rumah Tak Ada Pohon

Berita Terkini Karawang, Berita Terbaru Karawang

Ilustrasi pohon rindang.

POJOKSATU.id, KARAWANG – Memenuhi ambisi mendapatkan Piala Adipura yang tidak pernah kunjung terwujud, seluruh warga Kabupaten Karawang diwajibkan memiliki pohon. Jika tidak, maka siap-siap didenda Rp 20 juta serta ancaman kurungan penjara 3 bulan.

“Kami terus sosialisasikan perda (Peraturan Daerah Ruang Terbuka Hijau) baru ini. Setiap perda tentu ada sanksinya, bagi yang melanggar dikenakan denda Rp 20 juta dan ancaman penjara 3 bulan,” ujar Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Karawang Dedi Ahdiat kepada Radar Karawang.

Setelah dikeluarkannya perda tersebut, setiap warga juga harus menjaga pohon-pohon yang ada. Bagi mereka yang merusak maka dikenakan sanksi untuk mengganti pohon tersebut sebanyak 20 buah. Gencarnya penghijauan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka meraih Piala Adipura.

Menurut Dedi, penilaiannya diperkirakan akan dilakukan pada bulan Oktober, hal itu berdasarkan kebiasaan tahun-tahun sebelumnya. Selama ini Kabupaten Karawang termasuk kabupaten yang buruk dalam penilaian Adipura di Jawa Barat. Di tahun 2013, Karawang hanya mendapat nilai 63 dengan urutan kedua dari bawah. Kemudian di tahun 2014, nilainya naik menjadi 69, tapi masih belum bisa mengikuti tahapan berikutnya. Karena kabupaten/kota yang berhak mengikuti tahapan berikutnya minimal mendapat nilai 71.

“Kita targetkan minimal tahun ini mendapat sertifikat Adipura, kedepannya kami berharap bisa memenangkan Piala Adipura,” ucapnya.

Untuk bisa menyukseskan hal tersebut, pemerintah daerah juga sudah menyiapkan pembuatan hutan kota. Adapun luas lahan yang disiapkan untuk membuat hutan kota tersebut sekitar 8 hektare, dan akan dibangun di sekitar jalan baru yang disebut lingkar kota.

“Tapi lebih spesifiknya itu bisa dikonfirmasi dengan Dinas Pertanian dan Kehutanan,” ucapnya.

Selain itu, Dedi juga menegaskan setiap orang, lembaga, instansi, perusahaan, perkantoran, pertokoan wajib memiliki ruang terbuka hijau, dengan ketentuan 60 persen bangunan dan 40 persen lahan hijau berupa taman.

“Jadi di kantor instansi juga ada ruang terbuka hijau, dan harus ada drainase lengkap dengan biopori,” imbuhnya.

(zie/vid)

Feeds