PT SPI Baru Bayar Rp500.000, Hari Jumát Pekerja Demo Lagi

GERUDUK PEMKOT DEPOK: Sejumlah buruh PT SPI saat bernegoisasi dengan petugas keamanan sebelum melakukan pertemunan dengan perwakilan pemerintah kota mengenai gaji dan thr yang belum dibayar oleh perusahaan di Kantor Balaikota Depok, Selasa (26/6). Ahmad Fachry/Radar Depok

GERUDUK PEMKOT DEPOK: Sejumlah buruh PT SPI saat bernegoisasi dengan petugas keamanan sebelum melakukan pertemunan dengan perwakilan pemerintah kota mengenai gaji dan thr yang belum dibayar oleh perusahaan di Kantor Balaikota Depok, Selasa (26/6). Ahmad Fachry/Radar Depok

POJOKJABAR.com, DEPOK – Janji tinggalah janji. Kemarin, pekerja PT Sinar Prima Indonesia (SPI), di Jalan Raya Ciputat-Parung, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan kembali berdusta.

Gajih dua bulan dan tujangan hari raya (THR), sejauh ini baru dibayarkan Rp500 ribu kepada pekerja. Salah Satu pekerja R Adhe mengatakan, Rabu (4/7) pekerja baru dibayar Rp500 ribu.

Masih jauh dari kata 50 persen, apalagi 80 persen seperti janji yang diberikan. Jumat ini PT SPI janji mau bayar lagi, entah berapa masih belum jelas. Parahnya, kata dia Sabtu disuruh kerja lagi, kalau tidak kerja THR tidak turun.

“Berarti Jumat nanti gak mungkin semua gaji bisa dilunasi. Dan kalau yang mengajukan resign gajinya semua hangus,” terangnya kepada Harian Radar Depok (Pojoksatu.id Grup), Rabu (11/07/18).

Menurutnya, gaji dua bulan dan gaji sejauh ini baru dibayarkan Rp500 ribu. Tapi pegawai diminta kerja. Jika, jumat nanti tidak ada kejalasan semua pekerja akan kembalai mogok kerja. “Jumat aksi karyawan kumpul lagi,” tegasnya.

Sementara, Anggota Komisi D DPRD Kota Depok Lahmudin Abdullah mengaku, sudah mengetahui kasus Perusahaan SPI yang tidak membayarkan upah dan tunjangan hari raya (THR) karyawan. Kata dia, ini sama saja menyusahkan warga Depok, karena banyak warga Depok Kecamatan Bojongsari dan Sawangan mengais rezeki di sana.

“Kita minta Dinas segera turun untuk membantu peramasalahan ini. Bantu sampai hak semua karyawan dibayarkan,” tegas Lahmudin, kepada Radar Depok meminta.

Jika tidak diberikan full gaji dan THR, sudah melanggar ketenagakerjaan. Bahkan, ia menegaskan dinas terkait cabut izin usahanya, atas dasar hak karyawan SPI tidak diberikan.

“Dalam hal ini Disnaker bisa memberikan rekomendasi untuk pemberhentian izin usaha. Untuk Komisi D, belum mengawal, karena masih menunggu komando Ketua Komisi D DPRD Depok, “ ujarnya.


loading...

Feeds